Panitia Khusus (Pansus) IX DPRD Provinsi Jawa Barat saat kunjungan kerja ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat pada Selasa (8/72025).
EKSKLUSIF.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat berperan penting dalam mencetak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten dan berdaya saing.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) IX DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Daddy Rohanady, saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat pada Selasa (8/7/2025).
Kegiatan ini, kata Daddy merupakan bagian dari proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029.
"RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025–2029 menargetkan pencapaian visi Jawa Barat Istimewa. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sumber daya manusia yang istimewa. Oleh karena itu, kami mengunjungi BPSDM untuk mengetahui sejauh mana kesiapan mereka dalam mendukung agenda pembangunan lima tahun ke depan," ujar H. Daddy Rohanady.
Menurutnya, Pansus IX meminta masukan terkait kesiapan lembaga-lembaga strategis untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang akan menjadi ujung tombak pembangunan Jawa Barat ke depan.
Kang Daddy, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menyampaikan beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain fasilitas yang sebelumnya digunakan untuk penanggulangan COVID-19, kini membutuhkan dukungan dan tambahan agar dapat kembali berfungsi optimal.
"Beberapa fasilitas masih memerlukan perbaikan. Hal ini penting untuk memastikan kualitas layanan pelatihan yang maksimal. Karena SDM yang unggul tidak dapat dicetak dengan fasilitas yang terbatas," imbuhnya.
Lebih lanjut, Daddy Rohanady menegaskan bahwa RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tidak hanya menjadi pedoman kerja bagi perangkat pemerintah daerah di tingkat provinsi, tetapi juga menjadi acuan bagi 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
"Target-target dalam RPJMD, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 7,95 persen pada tahun 2029, tidak mungkin dicapai oleh provinsi sendiri. Hal ini membutuhkan kolaborasi yang erat dengan kabupaten/kota. Oleh karena itu, setelah rapat BPSDM, kami juga akan mengadakan pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat," jelasnya.
Kang Daddy menutup rapat dengan menekankan pentingnya sinergi antar wilayah dan kelembagaan untuk menyukseskan implementasi RPJMD secara keseluruhan.(Ris/adik).
No comments:
Post a Comment