Foto Ist: Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra, Drs. H Daddy Rohanady.
EKSKLUSIF.CO - Hal itu disampaikan Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra, Drs. H Daddy Rohanady, dalam keterangan tertulis yang diterima eksklusif.co, Jumat (14/11/2025).
Menurut Daddy, Gerindra mendukung prinsip Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mencegah overfishing atau penangkapan ikan berlebih. Namun, Daddy mengatakan, partainya menentang kebijakan tersebut jika hanya terlihat rapi di atas kertas tetapi justru mempersulit nelayan kecil di lapangan.
"Namun, kami menolak jika kebijakan ini hanya rapi di atas kertas tetapi menyulitkan nelayan kecil di lapangan. Regulasi kuota, zonasi, dan kewajiban teknologi pemantauan harus diatur dengan adil, proporsional, dan tidak menjebak nelayan tradisional dalam biaya baru yang tidak sanggup mereka tanggung," tegasnya.
Daddy menjelaskan, program PIT berbasis kuota ini akan diberlakukan secara penuh mulai 1 Januari 2026 dan merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melindungi ekosistem perairan sekaligus mendorong perekonomian kelautan.
Ia menegaskan kembali bahwa Gerindra berkomitmen untuk mengawal kebijakan PIT untuk memastikan seimbang antara kelestarian dan keadilan sosial: subsidi dan insentif teknologi untuk kapal kecil, penyederhanaan birokrasi kuota, penguatan koperasi nelayan, dan pelibatan nelayan sebagai mitra pengawas dalam pemantauan sumber daya ikan.
"Laut adalah ruang hidup rakyat, bukan hanya arena bisnis segelintir pelaku besar," pungkasnya.(Ris)
No comments:
Post a Comment