Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan tunai sebesar Rp9 juta kepada warga terdampak kebijakan pembatasan aktivitas pertambangan dan angkutan barang di Kecamatan Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, Kabupaten Bogor.(Dok. Diskominfo Jabar)
EKSKLUSIF.CO - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan tunai sebesar Rp9 juta kepada warga terdampak kebijakan pembatasan aktivitas pertambangan dan angkutan barang di Kecamatan Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, Kabupaten Bogor.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa bantuan tersebut akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama, sebesar Rp3 juta, akan disalurkan pada November 2025, sementara tahap kedua, sebesar Rp6 juta, direncanakan pada Januari 2026.
"Tahap pertama mereka mendapatkan Rp3 juta, karena perencanaannya belum terencanakan semuanya di APBD Tahun 2025. Di 2026 nanti, kita siapin lagi untuk pembayaran dua bulan ke depan. Hari ini Rp3 juta, juga sudah direncanakan di bulan Januari itu sekitar Rp6 juta. Jadi Rp9 juta dana kompensasi yang kita berikan," kata KDM, sapaan Dedi Mulyadi, di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Senin (3 November 2025).
Penghentian sementara kegiatan pertambangan di Parung Panjang dituangkan dalam Surat Nomor 7920/ES.09/PEREK tanggal 25 September 2025. Surat tersebut menjelaskan bahwa kegiatan pertambangan masih menimbulkan masalah lingkungan, masalah keselamatan, kemacetan, pencemaran, dan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan.
KDM menekankan bahwa pemerintah sedang merumuskan solusi komprehensif uNtuk mengatasi permasalahan tambang Parung Panjang, tidak hanya dari perspektif lingkungan, tetapi juga dari perspektif ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Pertambangan harus melahirkan nilai kemanusiaan, saya gak mau lagi nanti kuli lajur tanpa asuransi, yang tukang muat itu tanpa asuransi, saya gak mau lagi ada orang yang meninggal di tambang itu tidak dapat asuransi kecelakaan kerja. Saya tidak mau lagi mereka diupah dengan sangat rendah," ujarnya.
Selain bantuan tunai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bogor juga menjajaki kerja sama dengan Bank bjb untuk membantu para pengemudi harian tambang memiliki kendaraan operasional sendiri.
"Tawaran saya dengan Pak Bupati adalah, hari ini dia nyupir mobil tronton, nyupir colt diesel, kan kerja di orang. Saya itu inginnya mereka jadi tuan, punya mobil sendiri, dengan cara kerja sama pemda dengan bjb membuat kredit tanpa DP. Ada mobil tanpa DP langsung disetorin bulan depan jalan," ujarnya.
Sumarni, warga terdampak dari Cigudeg, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani masalah pertambangan dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.
"Kami mengikuti semua arahan dan kebijakan pemerintah," ujar Sumarni. (wan).
No comments:
Post a Comment