Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Simalungun, RDP Komisi II DPRD dan Pemerintah disebut Seremonial "omon omon"

Foto Ist/ Ilustrasi

EKSKLUSIF.CO - Baru-baru ini, warga Desa Rajamalis, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, mengungkapkan rasa kekhawatiran bahwa kelangkaan pupuk dapat mengancam panen mereka, karena keterlambatan pemupukan.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada eksklusif.co bahwa para kelompok tani menyesalkan terjadinya kelangkaan pupuk di desa mereka.

“Meskipun desa kami saat ini sedang memasuki musim tanam padi, sejumlah kelompok tani terlambat memupuk sawah yang kami garap. Hal ini tentu dapat menyebabkan gagal panen. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk memantau distribusi pupuk dengan serius, dari distributor hingga pengecer, untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi sampai ke target yang tepat sasaran,” katanya melalui WhatsApp pada Rabu (15/4/2026).

Ia juga menjelaskan bahwa baru-baru ini, DPRD Kabupaten, melalui Komisi II, kabarnya telah mengirimkan surat undangan kepada pihak-pihak terkait mengenai masalah tersebut, guna meminta diadakannya pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Kamis (5/3/2026) lalu. Namun, kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Simalungun masih kerap terjadi.

"Katanya sih pihak Komisi II DRPRD Simalungun sudah melayangkan surat undangan unduk melakukan Rapat Dengar Pendapat termasuk pihak PT Pupuk Indonesia dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta 13 distributor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Simalungun juga diundang untuk membahas mekanisme rantai distribusi pupuk. Tapi kok masih saja kelangkaan pupuk bersubsidi kerap terjadi," ujarnya.

Selain itu, ia juga menyebutkan pemanggilan itu hanyalah agenda seremonial "omon omon" (tidak jelas) yang pada akhirnya tidak akan menyelesaikan kelangkaan pupuk bersubsidi yang kerap masih saja dialami para petani. Ia pun mengklaim RDP tersebut hasilnya tidak bermanfaat.

"Ini sungguh aneh. Pemerintah Kabupaten Simalungun dan DPRD tampaknya hanya mengadakan pertemuan seremonial. Alasan kelangkaan pupuk bersubsidi masih belum jelas, sebuah langkah gatot (gagal total)," pungkasnya. (Ris)