Komisi II DPRD Jawa Barat Dorong Kesejahteraan Pelaku Pertanian

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujiarto dalam Pembahasan Rancangan APBD 2025 yang berlangsung di UPTD Balai Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Selasa (22/10/2024).
 
Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dorong kesejahteraan bagi para pelaku pertanian agar produktivitas pertanian di Jawa Barat makin optimal. Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujiarto dalam Pembahasan RAPBD 2025 yang berlangsung di UPTD Balai Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Selasa (22/10/2024).
 
Bambang mengatakan, salah satu permasalahan di Jawa Barat dengan wilayah yang begitu luas, pertanian khususnya pangan masih menjadi salah satu sektor unggulan ekonomi di Jawa Barat.
 
"Bukan hanya mengejar target peningkatan produktivitasnya saja, tetapi para pelaku usahanya dalam hal ini kalangan petani juga mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan," kata Bambang.
 
Bambang menjelaskan, sebagai pahlawan pangan Indonesia, para petani ini juga harus diperhatikan, lebih sejahtera dan dalam konteks kemapanannya harus terjamin. Semua itu perlu didorong oleh seluruh elemen, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
 
"Pemrov Jabar menjadi corong utama agar petani semakin sejahtera, kebutuhannya terpenuhi, dan biaya produksinya terserap dengan baik. Bukan hanya sekadar menghitung angka-angka sebagai kebanggaan secara administrasi. Tetapi sentuhan langsung jauh lebih penting," kata Bambang.
 
Termasuk di dalamnya, lanjut Bambang, para penyuluh dan Petugas Pengendalian Hama Tanaman atau yang dikenal dengan POPT pertanian juga harus mendampingi petani sebagai garda terdepan dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian secara menyeluruh.
 
"Sehingga kinerja para pelaksana atau pelaku pertanian bisa lebih optimal sebagai satu kesatuan," ungkapnya.
 
Pembahasan RAPBD 2025 dengan mitra strategis Komisi II untuk melakukan kajian mendalam terhadap program kegiatan. Kajian tersebut untuk merasionalisasi apakah kajian tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan. Jika belum, harus ada penyesuaian program dan berbagai kegiatan, pihaknya akan dorong sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga program dan kegiatan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.*