BAYAR PAJAK DARI ATAS MOTOR? BISA! 🏍️💨
Ini bukan SPBU. Ini SAMSAT DRIVE THRU JABAR
Gak perlu turun, gak perlu antre panjang.
Menurut Kadiskominfo Jabar, Adi Komar, layanan ini hadir biar masyarakat bayar PKB tahunan lebih CEPAT, SEDERHANA, dan PRAKTIS.
Syaratnya gampang: e-KTP + STNK. BPKB? Gak usah 👌
Udah ada di 15 titik se-Jabar. Info: 150 410 | WA 0811 2230 1818
Yuk manfaatkan!
BANDUNG, EKSklusif.co – Lagi-lagi soal bayar pajak. Pemprov Jabar kembali sorot dengan layanan Samsat Drive Thru. Yang jadi corong utamanya? Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar.
Tapi publik bertanya: Lalu kemana Bapenda Jabar? Padahal, sebulan sebelumnya, Bapenda lewat Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, Dwi Agus Sulistyo, sudah lebih dulu memperkenalkan inovasi KiosK Samsat di forum nasional.
Adi Komar: "Bayar Pajak Gak Perlu Turun Dari Mobil"
Jumat (4/9/2026), Adi Komar tampil menjelaskan kemudahan baru. Menurutnya, Samsat Drive Thru hadir untuk memberi alternatif agar warga bayar PKB tahunan lebih sederhana, cepat, dan praktis.
"Untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan di Samsat Drive Thru, masyarakat tidak perlu membawa BPKB asli, cukup menyiapkan e-KTP pemilik atau penguasa kendaraan saat ini serta STNK asli kendaraan," kata Adi.
Saat ini layanan sudah ada di 15 titik: Ciamis, Purwakarta, Cibinong-Bogor, Cikarang-Bekasi, Haurgeulis-Indramayu, Sumber & Ciledug-Cirebon, Subang, Majalengka, Soreang-Bandung, Cimahi, Bekasi, Leuwi Panjang-Bandung, Kawaluyaan-Bandung, Soekarno Hatta-Bandung. Ditambah Pojok Samsat Kudu Bisa di 34 Samsat Induk.
Info juga bisa diakses lewat 150 410, WA 0811 2230 1818, dan aplikasi Curhat Samsat Jabar.
"Yuk, segera manfaatkan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan melalui Samsat Drive Thru," ajak Adi Komar.
Padahal Bapenda Udah "Maju" Duluan: Kiosk Samsat 175 Titik
Ironisnya, sebulan sebelumnya tepatnya 4/8/2026 di Rakornas Dukcapil Jakarta, Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Bapenda Jabar, Dwi Agus Sulistyo, sudah memaparkan inovasi yang lebih masif: KiosK Samsat.
Ini bukan sekadar drive thru. Ini anjungan mandiri tanpa petugas.
"Alhamdulillah, kami mendapatkan kesempatan dan kehormatan untuk bisa berbagi pengalaman terkait dengan pemanfaatan data kependudukan di Bapenda Provinsi Jawa Barat. Kami sangat bersyukur bisa mengintegrasikan pemanfaatan data kependudukan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya untuk pajak kendaraan bermotor," ujar Dwi.
Teknologinya lebih nendang: pakai fingerprint, face recognition, dan IKD. Jadi walau tanpa petugas, pajak tetap masuk.
"Kami mencari alternatif bagaimana tanpa keberadaan petugas, tetapi masyarakat tetap membayar pajak," jelas Dwi.
Buktinya? 175 unit KiosK Samsat sudah tersebar di mall, kantor pemerintahan, Bank BJB, sampai pelosok. Targetnya: 1 desa 1 perangkat.
Fungsinya juga lebih luas: selain bayar PKB tahunan, bisa untuk lepas kepemilikan, info PKB, PBB, BPHTB, PPh, retribusi daerah.
Sistem Bapenda bahkan sudah memproses 25.000 hits per hari dari integrasi data kependudukan.
Apresiasi juga datang dari Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi. "KiosK Samsat itu harus sudah kita antisipasi perkembangannya," katanya.
Lalu Kemana Suara Bapenda Saat Drive Thru Digaungkan?
Ini yang jadi tanda tanya. Jika KiosK Samsat adalah "transformasi digital" versi Bapenda yang berbasis data kependudukan, maka Samsat Drive Thru adalah "kemudahan fisik" versi kolaborasi Samsat.
Dua-duanya penting. Tapi narasi publik saat ini lebih didominasi Diskominfo lewat Adi Komar. Sementara aktor teknis di balik sistem dan data PAD, yaitu Bapenda Jabar melalui Dwi Agus Sulistyo, seolah "tenggelam" saat peluncuran layanan baru ini.
Padahal tanpa integrasi data dari Bapenda, mustahil Drive Thru bisa jalan cepat. Tanpa sistem dari Dwi dan timnya, validasi e-KTP dan STNK tidak akan tembus real-time.
Harapannya, ke depan sosialisasi layanan publik seperti ini tampil kompak. Diskominfo di depan soal komunikasi, Bapenda di depan soal sistem dan target PAD.
Karena ujungnya satu: masyarakat Jabar harus semakin mudah bayar pajak, dan pendapatan daerah harus semakin nendang.
Laporan: Riswan
Editor: Yura
Eksklusif.co
No comments:
Post a Comment