Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, sekaligus menyampaikan Pengantar KUA-PPAS APBD Tahun 2026 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (7 Agustus 2025).
EKSKLUSIF.CO - Dalam keterangannya seusai rapat, KDM, sapaan Gubernur Jabar itu menyatakan bahwa pengesahan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2025 dan Pengantar KUA-PPAS APBD Tahun 2026 telah selesai, dengan volume anggaran sebesar Rp32,8 triliun.
"Ya, rapatnya sudah selesai untuk pengesahan KUA-PPAS APBD Perubahan 2025 dan pengantar KUA-PPAS APBD 2026. Volume APBD KUA-PPAS sebesar Rp32,8 triliun, ya naik lah ya," ujarnya.
Sebelumnya, dalam sambutannya di rapat paripurna, Gubernur KDM menyampaikan apresiasinya atas kerja sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dalam membahas perubahan kebijakan anggaran. KDM menekankan pentingnya arah kebijakan pembangunan yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Saya menginginkan pembangunan tidak berakhir sia-sia, tetapi menghasilkan output, outcome, dan benefit yang memadai bagi kepentingan publik," tegasnya.
Gubernur KDM juga menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan daerah. Ia mengungkapkan adanya negosiasi dengan pemerintah pusat terkait dana bagi hasil dan dana alokasi umum (DAU), yang saat ini dipotong untuk membayar utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Saya mengusulkan, sudah lah, dari pada kita menunggu dana bagi hasil (DBH) full dibayar ke Pemerintah Provinsi Jabar, lebih baik dana DAU-nya ngga usah dipotong untuk kepentingan PEN. Jadi, nanti, tinggal dihitung akhir tahun berapa yang harus dibayarkan ke Provinsi dan berapa yang mesti tidak dipotong melalui DAU," ujarnya.
Terkait pendidikan, Gubernur KDM menyoroti minimnya pembangunan SMA dan SMK di wilayah perkotaan akibat tingginya harga lahan. Data tahun 2020 menunjukkan tidak ada pembangunan sekolah baru.
"Kita telah mengabaikan pembangunan sekolah baru. Pada tahun 2020, data menunjukkan tidak ada pembangunan sekolah baru," ungkapnya.
Sebagai solusinya, ia mengusulkan akuisisi sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi dan mengintegrasikan gedung SMP dan SMA ke dalam satu lokasi untuk efisiensi lahan. Targetnya, pada tahun 2026–2027, seluruh lulusan SMP dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.
"Ini merupakan bagian dari strategi meningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di Provinsi Jawa Barat," ujarnya.
Selain pendidikan, Gubernur KDM juga menyoroti tingginya angka kasus kusta dan TBC, terutama di Kabupaten Bekasi. Ia menekankan bahwa penanganan harus mengatasi akar permasalahannya, yaitu rehabilitasi rumah dan perbaikan sanitasi lingkungan.
"Biaya pengobatan justru lebih mahal dibanding menyelesaikan akar masalah melalui perbaikan lingkungan," tuturnya.
Terkait BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), Gubernur KDM memperingatkan adanya lonjakan migrasi peserta dari BPJS Kesehatan mandiri ke BPJS Kesehatan pemerintah. Situasi ini berdampak pada keuangan rumah sakit daerah, karena mereka harus tetap melayani pasien meskipun klaim belum dibayarkan.
"Ini masalah sederhana, tapi berpotensi menimbulkan kekacauan fiskal," pungkasnya.(Ris)
No comments:
Post a Comment