Foto Ist: Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) saat berunjuk rasa yang bertajuk "Indonesia Menuju Bangkrut", di Bundaran HI, Jumat (12/6/26).
EKSKLUSIF.CO - Meskipun gabungan aparat TNI/POLRI memblokade dua titik dalam menghadapi massa aksi "Indonesia Menuju Bangkrut", massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) terus berjuang untuk menerobos blokade pertahanan aparat TNI/POLRI, Jumat, (12/6/26).
Diperkirakan lebih dari 700 orang dari berbagai perguruan tinggi ini menyerukan lima tuntutan, termasuk soal pemborosan anggaran, meminta penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar, menghentikan program MBG, dan pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP). Selain itu, para pengunjuk rasa juga meminta Prabowo untuk berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya.
BEM UI melalui Yatalathof Imawan selaku Ketua menilai bahwa pengelolaan APBN dan kebijakan fiskal pemerintah sangat buruk, seperti program MBG karena dianggap memiliki pasal-pasal yang elastis dan tidak ada spesifikasi berapa besaran anggaran yang dialokasikan dengan dalih mendukung pendidikan sehingga berhak digunakan untuk MBG.
"MBG itu kan di APBN hanya masuk di penjelasan saja. Itu pasal karet banget. Tidak ada spesifikasinya berapa anggarannya. Hanya dijelaskan bahwa untuk mendukung pendidikan bahwa itu behak dipakai untuk MBG," kata Yatalathof kepada wartawan dalam konferensi persnya.
Menurutnya, dana yang dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan Koperasi Desa Merah Putih akan lebih baik dialokasikan ke sektor Pendidikan dan Kesehatan yang gratis dan berkeadilan, daripada didistribusikan untuk bagi-bagi proyek-proyek.
Sementara itu, senada dengan Yatalathof, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Jundi Al Muhandis, menyatakan bahwa tingginya harga kebutuhan bahan pokok dan bahan bakar disebabkan oleh salah miss alokasi anggaran APBN, yang mengakibatkan penyalahgunaan dana. Hal ini terjadi, misalnya, dalam program MBG. Oleh karena itu, ia menyerukan agar dihentikan kegiatan-kegiatan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
"Pertama, menghentikan kegiatan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kedua, memberikan kesan bertanggungjawab dengan menyampaikan sense of crisis. Akui dulu ada kesalahan, sadari dulu ada misalokasi sumber daya, baru perlahan kembalikan," tegas Jundi.(Ray/Ris)
No comments:
Post a Comment