Geram dengan Tudingan Memarkir dana APBD Rp 4,1 triliun di perbankan, Gubernur Jabar Tantang Purbaya Buka data dan fakta

Foto Ist: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat menghadiri Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Wilayah Indonesia (Dekopinwil) Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Senin (20/10/2025).

EKSKLUSIF.CO - Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut pemerintah daerah mengendapkandana di perbankan yang mengalami kenaikan 12,17% dari Rp208,6 triliun menjadi Rp234 triliun, membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi geram.

Akibat pernyataan Purbaya itu, KDM, sapaan akrab Gubernur Jawa Barat, menantang Purbaya kembali untuk membuktikan tuduhan adanya dana APBD Jawa Barat sebesar Rp4,17 triliun yang mengendap di bank dalam bentuk deposito.

“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam bentuk deposito. Saya tantang Pak Menteri Keuangan untuk membuktikan data dan faktanya. Daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito?” tanyanya dalam keterangan tertulis, Senin (20 Oktober 2025).

Ia juga menilai tuduhan Purbaya bahwa pemerintah daerah menahan belanja dan memarkirkan dana di bank tidak berdasar. Lebih lanjut, Dedi menekankan bahwa tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkirkan anggaran di bank.

“Sebagian besar daerah justru sedang mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar KDM.

Meski begitu, KDM tidak menampik kemungkinan adanya daerah menempatkan dananya dalam bentuk deposito. Dedi bahkan meminta Kementerian Keuangan untuk mengungkapkan data tersebut secara terbuka agar tidak menimbulkan opini negatif terhadap daerah lain.

“Ini problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik, agar tidak muncul kesan seolah-olah semua daerah gagal mengelola keuangannya,” tegas KDM.

Berikut 15 daerah yang sudah memarkirkan dananya di Deposito Bank menurut Kementerian Keuangan:

1. Provinsi DKI Jakarta Rp14,6 triliun

2. Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun

3. Kota Banjar Baru Rp5,1 triliun

4. Provinsi Kalimantan Utara Rp4,7 triliun

5. Provinsi Jawa Barat Rp4,1 triliun

6. Kabupaten Bojonegoro Rp3,6 triliun

7. Kabupaten Kutai Barat Rp3,2 triliun

8. Provinsi Sumatera Utara Rp3,1 triliun

9. Kabupaten Talaud Rp 2,6 triliun

10. Kabupaten Mimika Rp 2,4 triliun

11. Kabupaten Badung Rp2,1 triliun

12. Kabupaten Tanah Bambu Rp2,1 triliun

13. Provinsi Bangka Belitung Rp2,1 triliun

14. Provinsi Jawa Tengah Rp1,9 triliun

15. Kabupaten Balangan Rp1,8 triliun