Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat saat rapat kerja dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Selasa (9 Desember 2025).
EKSKLUSIF.CO - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendorong kesiapsiagaan bencana alam yang lebih sistematis, terstruktur, dan efektif di Jawa Barat. Mengingat status tanggap darurat bencana alam di sebagian besar wilayah Jawa Barat akibat perubahan cuaca ekstrem, koordinasi yang baik antar instansi sangat penting untuk mengomunikasikan setiap perubahan situasi alam secara konsisten kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, potensi dampak bencana dapat diantisipasi secara efektif.
Hal tersebut disampaikan Humaira Zahrotun Noor, anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, usai rapat kerja dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Selasa (9 Desember 2025).
Humaira menyatakan pentingnya koordinasi antar instansi menjadi kunci keberhasilan tanggap darurat bencana, mulai dari tingkat unit terkecil hingga tingkat provinsi.
"Salah satu langkah antisipasi dalam menghadapi bencana di Jawa Barat para relawan, masyarakat, hingga pejabat daerah terkait harus siaga. Sebab, kita tidak akan tahu kapan bencana itu akan datang," ujar Humaira.
Menurut Humaira, kesiapsiagaan tanggap bencana yang cepat membutuhkan koordinasi yang cepat. Keterlibatan semua pihak sangat penting bagi keberhasilan upaya penanggulangan bencana.
"Seperti yang terjadi pada bencana tanah longsor di Arjasari, Kabupaten Bandung, semua pihak bahu membahu memprioritaskan upaya pencarian korban. Bahkan unsur TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) turut berkontribusi dengan memberikan alat berat untuk evakuasi," pungkasnya. (Ris)
No comments:
Post a Comment