Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, H. Muhamad Sidkon, Dj, S.H., M.M.,
EKSKLUSIF.CO - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, H. Muhamad Sidkon, Dj, S.H., M.M., menyatakan Kabupaten Indramayu masih kekurangan SMA/SMK negeri. Bahkan, dari 31 kecamatan di Kabupaten Indramayu, 8 kecamatan masih kekurangan SMA/SMK negeri, dan 13 kecamatan kekurangan SMK negeri.
Kekurangan jumlah sekolah SMA/SMK negeri di Indramayu itu tentu menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur KDM. Oleh karena itu, DPRD Jawa Barat mendorong penambahan Unit Sekolah (USB) baru setiap tahunnya.
Kekurangan ini diketahui melalui aspirasi masyarakat Indramayu yang disampaikan kepada Sidkon saat reses 2025-2026 lalu.
"Saya baru beres melaksanakan kegiatan reses I yang difokuskan di Kabupaten Indramayu. Dari delapan titik kegiatan reses, berbagai aspirasi dan keluhan disampaikan warga, yang paling menonjol itu soal pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur, UMKM, termasuk juga Koperasi Desa Merah Putih," ujar Sidkon di gedung DPRD Jawa Barat pekan lalu.
Ia menjelaskan bahwa sejak 2017, pengelolaan SMA/SMK dan SLB berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Untuk itu, DPRD Jawa Barat mendorong pendidikan yang merata dan terjangkau di Jawa Barat dengan menambah Ruang Kelas (RKB) baru untuk SMA/SMK negeri di kecamatan yang belum memilikinya dan menambah ruang kelas (RKB) baru.
Menurutnya, penambahan RKB dan USB baru ini sangat mendesak, mengingat setiap tahun ajaran baru selalu ada tantangan tersendiri, terutama dengan penerapan zonasi bagi calon siswa SMA.
"Kan kasihan warga yang wilayahnya tidak ada SMA negeri. Pasti sulit diterima di SMA negeri di kecamatan lain," ujar anggota DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan Jawa Barat XII (Kabupaten/Kota Curebon-Kabupaten Indramayu).
Persentase Rata-Rata Sekolah Terendah di Jawa Barat
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat (2024), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Indramayu baru mencapai 6,95 tahun (setara kelas 5 SD), dan Harapan Lama Sekolah (HLS)-nya adalah 12,32 tahun (setara lulus SMA/SMK). Ini berarti RLS-nya masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional.
"Namun, kalau melihat HLS sebesar 12,32 tahun, ini berarti anak-anak di Indramayu diharapkan dapat bersekolah setara dengan tamat SMA/SMK. Namun, kalau sekolahnya tidak mencapai, rasanya sulit untuk mencapai HLS tersebut," ujarnya.
"Saat saya reses di Kabupaten Karangampel, ternyata di wilayah kecamatan Karangampel belum ada SMA negeri, tetapi SMKN sudah ada. Menurut Camat Karangampel, aspirasi masyarakat Karangampel agar secepatnnya berdiri SMA Negeri (SMAN). Sudah disampaikan ke Pemkab Indramayu dan diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Tapi, hingga kini belum ada kepastian kapan akan dibangun USB SMAN Karangampel," ujarnya.
Pemerintah Indramayu telah menyiapkan lahan yang digunakan bekas terminal Karangampel (aset Pemerintah Kabupaten Indramayu) untuk dijadikan USB SMAN Karangampel. Hal ini membuat pemerintah provinsi tidak perlu lagi mencari lahan, hanya perlu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan USB tersebut.
Jika setiap kecamatan di Indramayu memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Kata Sidkon, angka RLS pasti akan meningkat, dan target HLS untuk pendidikan 12 tahun akan tercapai.
Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya rata-rata lama sekolah di Indramayu, Jawa Barat, dan nasional, antara lain: kurangnya sekolah; faktor ekonomi keluarga; serta pola pikir dan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
"Ah ngapain tinggi-tinggi sekolah, cukup aja sampai SMP, yang penting bisa baca tulis, langsung kerja. Pola pikir masyarakat ini perlu diubah," ujarnya.
Lebih lanjut politisi PKB tersebut menuturkan, mengubah pola pikir masyarakat tentu tidak mudah, sehingga pemerintah harus hadir di tengah masyarakat. Kehadiran pemerintah bagi masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan berkelanjutan. (Wan).
No comments:
Post a Comment