Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari gedung bertingkat milik PT Evyap Sabun Indonesia. Api terlihat membakar bagian atas bangunan berlapis kaca biru. Foto Istimewa.
SIMALUNGUN, EKSKLUSIF.CO — Kebakaran hebat yang melanda pabrik PT Evyap Sabun Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Kamis (3/9/2026), menewaskan tiga pekerja. Peristiwa itu kini berbuntut panjang dan mengarah ke pengelola kawasan: PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA).
Sejumlah anggota DPRD Sumut dan Simalungun menilai, tanggung jawab keselamatan di KEK tidak bisa hanya dibebankan kepada perusahaan tenant. PT KINRA sebagai pengelola kawasan wajib ikut bertanggung jawab penuh.
“PT KINRA sebagai pengelola kawasan juga harus bertanggung jawab sesuai kewenangannya. Jangan hanya menyerahkan persoalan ini kepada perusahaan tenant” tegas Ir. Yahdi Khoir Harahap, Anggota DPRD Sumut Dapil V meliputi Asahan, Batubara dan Tanjungbalai, Jumat (4/9/2026).
Menurut Yahdi, persoalan utama tidak berhenti pada pemberian santunan kepada keluarga korban. Penyebab kebakaran dan kemungkinan adanya kelalaian dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus diusut tuntas.
“Ini harus diusut tuntas. Kita perlu mengetahui apa penyebab sebenarnya, apakah ada persoalan dalam penerapan K3 atau faktor lainnya. Jangan sampai kejadian seperti ini kembali terjadi,” katanya.
Yahdi menyoroti tiga aspek krusial yang menjadi kewenangan PT KINRA. Pertama, sistem keselamatan kawasan. Kedua, kesiapan fasilitas pemadam kebakaran. Ketiga, koordinasi tanggap darurat antar tenant di dalam kawasan.
“Investigasi ini bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk memastikan penyebabnya jelas dan menjadi pelajaran agar keselamatan pekerja benar-benar menjadi prioritas,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil V, Yahdi mengaku berkepentingan memastikan hak-hak keluarga korban terpenuhi. Tiga korban tewas diketahui bernama Muhammad Rivaldi, Natrium Efendi, dan Sumadi. Ketiganya merupakan warga Kabupaten Batubara.
Desakan Evaluasi Menyeluruh
Senada, Mariono, Anggota DPRD Simalungun Dapil 4, menegaskan setiap perusahaan yang beroperasi di KEK Sei Mangkei wajib memastikan seluruh aspek keselamatan pekerja telah memenuhi standar.
Desakan paling keras datang dari organisasi kepemudaan. Edis Galingging, Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Simalungun, meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pimpinan PT KINRA.
“Untuk PT KINRA selaku perusahaan yang bertanggung jawab pada pengelolaan kawasan dan perusahaan di KEK Sei Mangkei, kita mendesak agar hal ini menjadi perhatian serius. Bila perlu copot seluruh pimpinan atau pengurus di PT KINRA, lakukan evaluasi menyeluruh,” pintanya, Jumat (4/9/2026).
Menurut Edis, insiden ini bukan yang pertama kali terjadi di KEK Sei Mangkei. Hal itu menjadi bukti kurangnya keseriusan pengelola kawasan dalam menjamin keselamatan.
Kecaman juga viral di media sosial. Akun Facebook Fawer FullFander Sihite menulis: “Tugas PT. KINRA ini hanya mengelola KEK Sei Mangkei. Itu aja nggak becus..! Mundur kalian semua jajaran direksi..!” Ia juga men-tag akun resmi @kekseimangkei, @bumn_id, dan @perekonomianri.
Momentum Pembenahan K3
Yahdi berharap hasil penyelidikan disampaikan secara transparan dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem. Ia menekankan, investasi harus tetap berjalan, namun tidak boleh mengorbankan keselamatan.
“Jangan main-main dengan keselamatan. Peristiwa ini harus menjadi momentum untuk membenahi standar K3 dan sistem tanggap darurat di kawasan industri. Kita ingin investasi tetap berjalan, tetapi keselamatan pekerja dan masyarakat juga harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris PT KINRA, Miswarindra masih bungkam saat dikonfirmasi terkait sistem keselamatan kerja di KEK Sei Mangkei.
EKSKLUSIF.CO akan terus memantau perkembangan kasus ini.
Laporan: Jhn
Editor: Redaktur
Eksklusif.co
No comments:
Post a Comment