Foto: Ruang Paripurna DPRD Jabar saat pembahasan jawaban Gubernur atas pandangan fraksi terkait PAPBD 2026. Mulai 8 September, Banggar akan "bedah" anggaran defisit Rp2,97 triliun yang ditutup utang Rp3,4 triliun.
BANDUNG, EKSKLUSIF.CO — Anggaran Jawa Barat 2026 bocor. Badan Anggaran DPRD Jabar akan membahas Rancangan Perubahan APBD 2026 mulai 8–11 September 2026, sebelum diputuskan di paripurna 11 September.
Penyebabnya: pendapatan turun, belanja naik, dan ujungnya ditutup utang.
“Banggar DPRD Jawa Barat akan membahas mulai 8 sampai 11 September 2026. Diharapkan dapat melaporkan hasilnya pada rapat paripurna 11 September 2026,” kata Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan usai paripurna jawaban Gubernur, Jumat (4/9/2026).
Pendapatan Turun, Belanja Naik
Data dari Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan menunjukkan postur PAPBD 2026 jauh dari aman.
Pendapatan Daerah: Ditarget Rp27,85 triliun. Turun signifikan. Realisasi semester I 2026 baru 42,74%.
Belanja Daerah: Naik jadi Rp30,82 triliun. Realisasi semester I 40,19%.
Defisit: Menganga Rp2,97 triliun.
Lubang terbesar ada di PAD yang dipangkas Rp1,57 triliun. Biangnya: perlambatan penerimaan dan efek kendaraan listrik yang bikin penerimaan PKB, BBNKB, dan PBBKB ikut anjlok.
“Untuk meningkatkan penerimaan, kami akan perkuat basis data, digitalisasi layanan, permudah pembayaran pajak, serta optimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi,” jelas Erwan.
Jurus Terakhir: Utang Rp3,4 Triliun
Untuk menutup defisit, Pemprov Jabar menyiapkan penerimaan pembiayaan Rp3,59 triliun. Porsi terbesarnya adalah rencana utang daerah Rp3,4 triliun.
Pemprov mengklaim utang ini aman. Debt Service Coverage Ratio alias DSCR disebut masih di 17,62.
Utang itu akan dipakai untuk 2 hal utama: infrastruktur pelayanan publik dan peningkatan pelayanan dasar masyarakat.
Ke Mana Belanja Rp30,82 Triliun Dibuang?
Belanja modal justru naik 10,88%. Alokasinya fokus ke:
Infrastruktur: Preservasi jalan dan jembatan, penyediaan PJU.
Pendidikan: Penanganan Anak Tidak Sekolah dan penguatan pendidikan vokasi.
Efisiensi: Prinsip transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja.
Erwan menegaskan Pemprov akan menerapkan prinsip kehati-hatian. “Pengawasan dan pengendalian anggaran akan diperkuat agar belanja daerah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Jabar,” tegasnya.
Kini semua tergantung Banggar DPRD Jabar. Apakah defisit ditambah utang Rp3,4 triliun ini akan diloloskan, atau kembali digunting.
(rsw)
No comments:
Post a Comment