Gambar Ilustrasi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM temuin pasien Rumah Sakit
BANDUNG, EKSKLUSIF.com - Bertahun-tahun keluhan itu berulang: pasien bingung cari rumah sakit, ditolak karena alamat KTP beda daerah, atau ditelantarkan karena BPJS-nya tidak menanggung.
Kini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencoba memutus rantai itu.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan, masyarakat Jabar kini bisa mengakses layanan rumah sakit jauh lebih luas, baik yang ditanggung BPJS Kesehatan maupun yang tidak. Tidak ada lagi alasan administratif untuk menolak pasien.
Pemprov Jabar telah mengikat kerja sama dengan 86 rumah sakit. Rinciannya, 7 rumah sakit milik Pemprov Jabar dan 79 rumah sakit lain yang terdiri dari rumah sakit pusat rujukan nasional, RSUD kabupaten/kota se-Jabar, hingga rumah sakit swasta di Bandung dan Jakarta.
"Negara harus hadir ketika rakyat mengalami kesusahan. Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita dalam keadaan susah, sedangkan kita seolah-olah tidak tahu," ujar Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM, Sabtu (10/10/2026).
Pukulan Telak untuk Praktik Pilih-Pilih Pasien
Langkah ini adalah tamparan keras bagi praktik pelayanan yang masih diskriminatif. Dengan jejaring 86 rumah sakit, logika "bukan wilayah kami" harusnya sudah mati.
Dalam skema ini, pasien yang pengobatannya tidak ditanggung BPJS atau asuransi lain tetap wajib dilayani. Pembiayaannya ditanggung dengan skema setara layanan kelas 3. Artinya, alasan "tidak ada jaminan" tidak boleh lagi menjadi pintu penolakan.
Jangkauan rumah sakit rujukan pun diperluas hingga ke Jakarta. Sebut saja RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RSPAD Gatot Soebroto, RS Jantung Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, RS Mata Cicendo, hingga RSHS Bandung. Di Bandung, RS swasta seperti Santosa Hospital Central dan Kopo juga ikut terlibat.
Di level daerah, hampir seluruh RSUD dikerahkan, mulai dari RSUD Welas Asih, RSUD Pameungpeuk, RSUD Jampang Kulon, RSUD Oto Iskandar Di Nata, RSUD Cicalengka, RSUD Kab. Bekasi, RSUD Kota Bogor, RSUD Gunung Jati Cirebon, RSUD Syamsudin Sukabumi, hingga RSUD Pandega Pangandaran dan RSUD Tani Nelayan Tasikmalaya.
Ubah Pola: Jangan Tunggu Viral Baru Dilayani
KDM secara terbuka mengkritik pola lama birokrasi kesehatan. Selama ini, kasus warga sakit baru bergerak cepat setelah videonya viral dan sampai ke mejanya.
"Itu tidak mungkin. Jawa Barat itu 50 juta penduduk. Tidak mungkin semua harus lapor ke gubernur dulu baru ditolong," tegasnya.
Ia memerintahkan bupati dan wali kota membangun sistem deteksi dini. Pantau media sosial, dengarkan keluhan warga, jemput bola di lapangan. Persoalan kesehatan harus ditangkap sebelum warga berteriak di depan kamera.
Dengan 86 rumah sakit sebagai benteng, kini pertanyaannya bukan lagi soal ketersediaan fasilitas, melainkan soal kemauan rumah sakit untuk melayani. Jika masih ada pasien Jabar yang ditolak dengan alasan administrasi atau jaminan, publik patut bertanya: di mana nurani pelayanannya?
Penulis: Riswan Pasaribu
No comments:
Post a Comment