Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman saat memberikan pengarahan pada Rapat Kerja Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) tentang Penguatan Peran Sekretariat DPRD dalam Hubungan Kelembagaan DPRD dengan Eksekutif, di Rooftop Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (15/10/2026).
BANDUNG, EKSKLUSIF.co - Di tengah tumpukan regulasi dan dokumen anggaran, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengingatkan satu hal mendasar kepada jajaran Sekretariat DPRD se-Indonesia: jangan terjebak pada administrasi.
Pesan itu ia sampaikan saat memberikan pengarahan pada Rapat Kerja Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) tentang Penguatan Peran Sekretariat DPRD dalam Hubungan Kelembagaan DPRD dengan Eksekutif, di Rooftop Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (15/10/2026).
Mewakili Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Herman menegaskan, Sekretariat DPRD memiliki peran yang jauh lebih strategis dari sekadar urusan administratif. Ia adalah penjaga denyut hubungan kelembagaan antara legislatif dan eksekutif agar kebijakan yang lahir benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Menurut Herman, aparatur sekretariat DPRD dituntut tidak hanya kuat dalam administrasi, tetapi juga harus memahami arah pembangunan, menguasai data, dan mampu membaca persoalan secara makro.
"Start from the end dalam perspektif perencanaan biasanya saya akan memulai dari akhir. Bukan dari anggaran, bukan dari keuangan, bukan dari administrasi. Itu hanya alat," ujar Herman.
Dari Output ke Outcome
Herman mengajak seluruh birokrasi, termasuk Sekretariat DPRD, untuk mengubah orientasi. Jangan lagi berhenti pada ukuran terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran.
Ukuran keberhasilan pemerintahan, kata dia, adalah perubahan yang dirasakan masyarakat. Bukan sekadar output, melainkan outcome.
"Targetnya progresif, karena target yang tidak progresif tidak akan membuat kita takut, tapi target yang membuat kita takut, itu yang akan mendorong kita mencapai tujuan," tuturnya.
Ia mencontohkan, pemerintah harus mampu menjelaskan perubahan apa yang dihasilkan dari setiap kebijakan. Apakah kemiskinan turun? Apakah pengangguran berkurang? Apakah Indeks Pembangunan Manusia meningkat? Indikator-indikator itulah yang harus menjadi perhatian serius.
Jaga Keberlanjutan dengan Data
Dalam arahannya, Herman juga menyoroti tanggung jawab birokrasi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah pergantian kepemimpinan. Untuk itu, pemahaman utuh terhadap substansi pemerintahan menjadi fondasi.
Ia menekankan pentingnya penguasaan data hingga ke wilayah terkecil. Tanpa data, program hanya akan berjalan berdasarkan kebiasaan atau menunggu persoalan muncul.
"Tanpa penguasaan data yang memadai, program hanya berjalan berdasarkan kebiasaan atau menunggu persoalan muncul, bukan sebagai respons terhadap kebutuhan riil masyarakat," ucapnya.
Di titik inilah posisi Sekretariat DPRD menjadi sentral. Sebagai penghubung yang efektif antara kebutuhan DPRD dan substansi kebijakan yang disiapkan perangkat daerah, sekretariat harus mampu menyediakan informasi akurat, memperkuat komunikasi, serta membantu pimpinan dan anggota DPRD memperoleh gambaran utuh persoalan pembangunan.
Fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD, pada akhirnya, harus diarahkan pada satu tujuan utama: meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(RP)
No comments:
Post a Comment