Gambar Ilustrasi Perjalanan dinas ASN
EKSKLUSIF.CO - Anggaran perjalanan dinas sangat rentan terhadap penyalahgunaan, seperti perjalanan dinas fiktif, penggunaan dana yang tidak tepat, atau penggunaan fasilitas yang boros.
Anggaran perjalanan dinas seringkali bermasalah atau menjadi "momok" karena berbagai alasan, termasuk potensi penyalahgunaan dan pemborosan. Hal ini menjadi sangat mengkhawatirkan karena perjalanan dinas yang tidak efektif dan efisien dapat menguras anggaran negara secara signifikan.
Saat ini pun anggaran perjalanan dinas di berbagai instansi pemerintah masih menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan anggaran perjalanan dinas berpotensi digunakan untuk perjalanan "wisata". Meskipun fokusnya adalah pada tugas resmi, terdapat peluang untuk menggabungkan kegiatan ini dengan pariwisata. Misalnya, pegawai dapat meluangkan waktu untuk mengunjungi objek wisata lokal, mencicipi kuliner khas daerah, atau berpartisipasi dalam kegiatan budaya sebelum atau sesudah menyelesaikan tugas utama mereka.
Sementara itu, di tengah upaya pemerintah untuk efisiensi anggaran, banyak instansi organisasi pemerintah daerah (OPD) masih tampak acuh tak acuh terhadap kebijakan ini. Padahal, salah satu tujuan efisiensi anggaran juga menyasar perjalanan dinas. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas perjalanan dinas, baik di sektor pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini juga semakin penting di tengah upaya penghematan anggaran dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
Berdasarkan pantauan eksklusif.co, beberapa instansi organisasi pemerintah daerah (OPD) di Kabupaten Simalungun masih saja merencanakan anggaran perjalanan dinas yang cukup fantastis. Sebagai contoh, Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun pada tahun 2025 ini diperkirakan memiliki anggaran perjalanan dinas dalam kota sekitar Rp20 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, yang akan dibelanjakan melalui Swakelola Tipe 1.
Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun juga menganggarkan dana belanja hibah uang sebesar Rp500 juta kepada organisasi masyarakat berbadan hukum Indonesia.
Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Simlungun juga menganggarkan Rp30,4 miliar untuk Jasa Tenaga Kesehatan yang akan dialokasikan untuk Insentif UKM Puskesmas bagi sejumlah Puskesmas di Kabupaten Simalungun.
Sementara itu, kini Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun kabarnya tengah menjadi sorotan publik atas dugaan penggunaan dana perjalanan dinas sebesar Rp23,2 miliar diduga ada penyelewengan. Kabarnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun baru-baru ini dilaporkan ke penegak hukum oleh sebuah lembaga organisasi mahasiswa atas dugaan penyalahgunaan dana perjalanan dinas.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Rabu (19/2/2025) terkait dugaan tindak pidana korupsi dan penggelembungan harga pada pengadaan barang, perjalanan dinas tahun anggaran 2023-2024 dan pengadaan obat-obatan tahun anggaran 2024.(Red)
No comments:
Post a Comment