Bapemperda DPRD Jabar Usulkan Pembentukan Forum Koordinasi Regulasi Antar Lembaga

Audiensi dengan Badan Legislasi Daerah DPD RI di ruangan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (31 Juli 2025).

EKSKLUSIF.CO - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat mengusulkan pembentukan Forum Koordinasi Regulasi, yang bertujuan untuk mengoordinasikan penyusunan regulasi antarlembaga seperti pemerintah pusat dan daerah, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat, Sugianto Nangolah, usai menerima audiensi dengan Badan Legislasi Daerah DPD RI di ruangan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (31 Juli 2025).

“Tadi, saya mengusulkan agar ada forum namanya Forum Koordinasi Regulasi antara pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD Provinsi, dan Kota untuk membuat regulasi,” ujar Sugianto Nangolah.

Menurutnya, Forum Koordinasi Regulasi bertujuan untuk memastikan proses pembuatan regulasi yang selaras dengan kebutuhan dan aspirasi daerah. Peraturan perundang-undangan yang disahkan dari pusat itu berlaku nasional, maka perlu masukan dari daerah sebelum peraturan dirancang.

Sugianto juga menyoroti peran peraturan daerah sebagai alat pemberdayaan masyarakat, bukan instrumen pelarangan. Beberapa peraturan daerah, seperti Perda Pesantren dan Perda Desa Wisata, dibuat untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap bantuan dan dukungan pemerintah.

"Semangat kami adalah memberdayakan, bukan melarang. Masyarakat tidak butuh sanksi, mereka butuh dukungan untuk berkembang," ujarnya.

Perlu ada penyesuaian dan ruang dialog antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan harmonis.

Jika forum koordinasi ini tidak segera diimplementasikan, daerah hanya akan menjadi eksekutor regulasi tanpa mampu menyuarakan kepentingannya.

"Forum ini penting sebagai ruang dialog dan harmonisasi agar peraturan pusat dan daerah tidak saling berbenturan, melainkan saling memperkuat untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Evaluasi dan Harmonisasi Regulasi

Sugianto melanjutkan, pentingnya evaluasi dan harmonisasi regulasi. Ia menekankan urgensi penyesuaian peraturan daerah (Perda) dengan dinamika hukum nasional yang terus berubah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendorong digitalisasi seluruh produk hukum daerah. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait peraturan daerah terbaru yang berlaku di Jawa Barat.

Digitalisasi merupakan solusi untuk memastikan masyarakat tidak kesulitan memahami peraturan yang berlaku. Transparansi hukum harus menjadi prioritas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat saat ini sedang melakukan evaluasi komprehensif terhadap sekitar 600 peraturan daerah yang telah diterbitkan sejak DPRD terbentuk hingga tahun 2025.

"Idealnya, sebuah perda bisa berlaku selama 25 tahun, namun kini hanya bertahan 2 hingga 3 tahun karena perubahan di tingkat pusat," ungkapnya.

Ia menilai hal ini mempersulit proses legislasi di daerah yang membutuhkan kepastian hukum sebagai landasan regulasi. Lebih lanjut, tumpang tindih regulasi antara perda lama dan baru menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu, DPRD sedang melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh perda, terutama yang berkaitan dengan pajak daerah, sebagai bagian dari reformasi keuangan daerah, yang juga harus selaras dengan peraturan OJK.

Untuk mengatasi tantangan ini, ia menekankan pentingnya pembentukan Forum Koordinasi Legislasi yang melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.(Ris)