Ketua DPRD dan Anggota Komisi V Berbeda Pendapat Soal "Anggaran Siluman" Rp3,9 Miliar untuk Pagar Gedung Sate

Foto Ist: Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa dan Anggota Komisi V Maulana Yusuf Erwinsyah

EKSKLUSIF.CO - Maulana Yusuf Erwinsyah, anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, menyatakan adanya indikasi "Anggaran Siluman" dalam proyek pembangunan pagar Gedung Sate. Ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi menggunakan dalih ketententuan presiden sebagai dalih untuk menggeser anggaran secara sepihak tanpa sepengetahuan penuh anggota dewan.

Dikutip dari Pikiran Rakyat, Sabtu (29/11/25), menurut Maulana Yusuf Erwinsyah, jumlah pasti pergeseran anggaran saat ini belum diketahui, dan kemungkinan lebih dari sembilan. Sementara itu, selama pandemi COVID-19, pada era Gubernur Ridwan Kamil hanya melakukan maksimal lima pergeseran anggaran.

"Dulu, saat pandemi Covid-19 di era Gubernur Ridwan Kamil, pergeseran anggaran paling banyak terjadi lima kali. Sekarang, jumlahnya tidak diketahui pasti, bisa delapan, sembilan, atau bahkan lebih. Anggota DPRD banyak yang tidak mengetahui detail pergeseran ini," ujar Maulana kepada Pikiran Rakyat.

Lebih lanjut, Maulana Yusuf Erwinsyah menyayangkan lolosnya anggaran Rp 3,9 miliar yang dialokasikan untuk proyek fisik yang tidak mendesak, sementara sektor-sektor krusial terdampak oleh langkah-langkah efisiensi. Akibat pergeseran prioritas anggaran, dana bantuan sosial dihapuskan sepenuhnya, dan kapasitas pelayanan publik menurun secara signifikan.

"Biasanya, Dinas Sosial mampu mengurus sekitar 300 anak terlantar per tahun. Namun, untuk tahun 2025, kapasitasnya turun drastis menjadi hanya 130-an anak. Banyak efisiensi dilakukan di dinas-dinas tersebut, tetapi faktanya, justru ada pembangunan pagar yang tidak memiliki urgensi sama sekali," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Buky Wibawa, berpendapat berbeda. Ia meyakini kontroversi anggaran Rp3,9 miliar untuk pembangunan pagar Gedung Sate wajar. Ia menyatakan bahwa dana tersebut telah dialokasikan dan disetujui DPRD sebelum kebijakan pengetatan anggaran operasional diterapkan.

Buky menjelaskan bahwa angka Rp3,9 miliar tersebut tidak hanya mencakup area depan, tetapi juga seluruh area. Ia menekankan bahwa langkah-langkah efisiensi yang ketat hanya berlaku untuk biaya operasional harian, sementara program-program yang telah disetujui, seperti penataan Gedung Sate, tetap berjalan. Penataan Gedung Sate dinilai strategis. Selain fungsi administratifnya, proyek ini bertujuan untuk mengubah area tersebut menjadi ruang pariwisata, edukasi publik, dan penguatan identitas budaya Jawa Barat. (Ris)