Gambar: Ist/Ilustrasi
EKSKLUSIF.CO - Petani Nagori (Desa) Raja Maligas, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, Sumut mengeluhkan kelangkaan pupuk selama musim panen. Isu kelangkaan pupuk bersubsidi ini menjadi menjadi viral di grup WhatsApp Kios Hutabayu Raja.
Beberapa anggota grup itu pun saling berbagi keluhan, seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota grup WhatsApp Kios Hutabayu Raja, bennipasaribu332, yang meminta koordinator Hutabayu Raja untuk memaksimalkan distribusi pupuk di kecamatan Hutabayu.
"Kami mohon sama ibu koordinator hutabayu raja,, agar pendistribusian pupuk untuk kec hutabayu dimaksimalkan, kami mohon ibu," ujar bennipasaribu332.
Sementara itu, anggota lainnya dari grup WhatsApp Kios Hutabayu Raja, fidaarlenana, malah mengatakan bahwa ia lebih memilih menutup gudangnya karena merasa pusing berurusan dengan para petani yang menurutnya emosional saat berbicara dengannya.
"Ia loh.. Dah pusing kita menghadapi petani. Jd gudang kita tutup krn petani dah emosi ngomong sama kita," ungkap fidaarlenana.
Pada kesempatan berbeda, ketika dihubungi melalui WhatsApp pada hari Kamis (9/4/2026), seorang masyarakat yang tak ingin namanya disebutkan mengatakan bahwa ia meminta pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, untuk segera melakukan peninjauan di tingkat desa. Ia mendesak pemerintah untuk mencabut izin distributor pupuk bersubsidi dan agen ritel jika terjadi penyalahgunaan pupuk bersubsidi.
"Kami meminta pemerintah dan kementan untuk turun ke lapangan dan menyelidiki penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di beberapa wilayah kerja di Kabupaten Simalungun. Lebih jauh lagi, kita ketahui bahwa wilayah pertanian di Kabupaten Simalungun, seperti Desa Raja Maligas, sangat dekat dengan perkebunan kelapa sawit industri. Pengawasan ketat tentu diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan pupuk bersubsidi," katanya.
Ia mengingatkan bahwa jika ada penyalahgunaan pupuk bersubsidi, yang dialihkan ke sektor industri atau perkebunan besar, merupakan pelanggaran serius yang mengakibatkan kekurangan pupuk bagi petani. Pelanggaran seperti itu seringkali modusnya penjualan sisa kuota, pemalsuan data kelompok tani, dan bahkan melibatkan distributor yang tidak jujur.
"Pupuk bersubsidi, yang seharusnya diperuntukkan bagi petani tanaman pangan (sesuai e-RDKK), dibeli oleh oknum dan dijual kepada perusahaan perkebunan atau industri dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)," katanya.
"Terkait pemalsuan dokumen, pengecer, distributor, dan ketua Gapoktan akan berkolaborasi untuk memanipulasi laporan penebusan menggunakan data kelompok tani fiktif. Pupuk yang disalahgunakan kemudian diangkut secara ilegal ke daerah lain, seperti kawasan industri," imbuhnya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo pernah memerintahkan perombakan total distribusi pupuk bersubsidi langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia (Persero) dan kemudian ke petani, kekurangan pupuk bersubsidi masih terjadi dialami petani.
Perintah Prabowo bertujuan untuk memangkas rantai pasokan yang rumit dan curang serta memastikan pupuk bersubsidi sampai ke target yang dimaksud, melindungi petani dari praktik curang.
Poin Penting Perintah Prabowo
Berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo:
1. Penyederhanaan Rantai Pasokan: Menghilangkan perantara (distributor) yang sering dianggap sebagai celah untuk penyelewengan dan menaikkan harga
2. Pengawasan Ketat: Kementerian Pertanian, bekerja sama dengan Pupuk Indonesia, mengambil tindakan tegas terhadap praktik curang, termasuk mencabut izin ratusan distributor yang terbukti melanggar Harga Eceran Tertinggi (HET)
3. Data yang Lebih Akurat: Meningkatkan data petani dan luas lahan untuk memastikan pupuk bersubsidi tidak disalahgunakan
4. Pemberdayaan Koperasi: Distribusi akan difokuskan melalui koperasi desa untuk memfasilitasi akses bagi petani kecil
5. Tindakan Tegas: Pemerintah berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas terhadap mafia pupuk
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani untuk mendukung stabilitas pangan nasional.(Ris)
No comments:
Post a Comment