Utang Whoosh Diambil Alih Negara. "Bom Waktu" KAI Pindah ke Kemenkeu, Pemerintah klaim tak bebani APBN, tapi siapa yang bayar Rp2 triliun per tahun?
JAKARTA, EKSklusif.co — Setelah bertahun-tahun jadi beban, utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh resmi ditarik negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, seluruh utang dan 60% saham KCIC akan pindah dari konsorsium BUMN ke Kementerian Keuangan. Targetnya: beres pertengahan September 2026.
"Ini kan diserahkan dari Danantara kasih ke Kementerian Keuangan. Prosesnya kita percepat, mungkin pertengahan September ya sudah akan clear," kata Purbaya saat media briefing, Rabu (5/8/2026).
"Bom Waktu" Pindah Alamat
Keputusan ini mengakhiri polemik panjang. Proyek Whoosh selama ini jadi "bom waktu" di neraca PT KAI.
Data 2024 menunjukkan konsorsium BUMN di balik KCIC, PT PSBI, rugi Rp4,19 triliun. 6 bulan pertama 2025 rugi lagi Rp1,62 triliun.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, bahkan sudah mengakui di DPR Agustus 2025: "Kami dalami juga masalah KCIC, ini bom waktu".
Beban bunga ditaksir mencapai Rp2 triliun per tahun. Jika dibiarkan, diproyeksi utang KAI tembus Rp6 triliun pada 2026.
Kini, beban itu pindah. 60% saham PSBI yang selama ini dipegang WIKA, KAI, Jasa Marga, dan PTPN III akan dikuasai Kemenkeu. 40% saham pihak China tetap.
Pakai "Tangan" SMV, Bukan APBN
Purbaya menegaskan pengambilalihan ini tidak akan membebani APBN. Utang akan dikelola lewat Special Mission Vehicle - SMV - milik Kemenkeu seperti SMI.
"Dikelola saya semuanya KCIC itu, tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Jadi enggak langsung jadi tanggung jawab APBN," ujarnya.
Logikanya: negara yang bayar, tapi lewat badan usaha, bukan langsung dari kantong APBN.
Danantara disebut punya amunisi. Purbaya menyebut dividen BUMN yang masuk ke Danantara mencapai Rp90 triliun per tahun. "Cukup untuk nutup yang Rp2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat."
China Tetap Ikut, Opsi Perpanjang ke Jatim
Meski saham mayoritas pindah, Purbaya memastikan konsorsium PSBI tidak dibubarkan. Pihak China juga disebut masih mau lanjut.
"Kita tanya ke China juga sepertinya mereka masih mau melanjutkan proyek ini dan mungkin kalau disuruh kita akan perpanjang ke Jawa Timur sana," kata Purbaya.
Ia juga menyinggung klausul utang dengan China Development Bank. "Di perjanjian mereka dengan Indonesia, dengan China, enggak ada harus pemerintah yang bayar," tegasnya.
Sebelumnya, DJPPR Kemenkeu juga sudah bilang proyek ini murni B to B. "Tidak ada utang pemerintah di situ," kata Dirjen Suminto Oktober 2025.
Lalu Siapa yang Bayar?
Ini inti persoalannya. Pemerintah ngotot bukan APBN. Danantara punya uang dividen. SMV yang akan jadi operator fiskal.
Tapi pada akhirnya, uangnya tetap uang negara. Publik kini menunggu: skema SMV mana yang dipakai, dan bagaimana skema pembayaran ke China agar tidak jadi beban generasi berikutnya.
Yang jelas, "bom waktu" KAI sudah dijinakkan. Tapi pemicunya kini ada di meja Menteri Keuangan.
Reporter: EKSklusif.co
No comments:
Post a Comment