Gambar: Ilustrasi Karikatur EKSklusif.co: Ketika "Anak dan Cicit Perusahaan" Membuang Masalah ke Depan Pintu
Presiden Prabowo kaget jumlah BUMN tembus 1.077. Di lapangan, anak dan cucu perusahaan diduga jadi tempat menyembunyikan uang negara
Jakarta, EKSklusif.co - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menutup 800 Badan Usaha Milik Negara /BUMN/ pada akhir Desember 2026. Alasannya sederhana: BUMN telah menjadi "sarang korupsi".
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Jumat 10/7/2026.
"Saya tidak pernah tahu, BUMN kita lebih banyak. Perkiraan saya dari dulu, BUMN kita ya 300 maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi presiden, baru saya diberitahu, BUMN kita jumlahnya 1.077," kata Prabowo.
Jumlah itu belum termasuk "lapisan" di bawahnya.
"Jangan-jangan ada lagi anak perusahaan. Ada lagi cucu perusahaan. Ada lagi cicit perusahaan. Dan itu adalah cara mereka untuk sembunyi. Sembunyikan uang negara. Sembunyikan uang rakyat," ujar Prabowo.
Bom Waktu Bernama "Cicit Perusahaan"
Pernyataan presiden itu disambut harapan publik. Sebab dalam beberapa tahun terakhir, nama BUMN dan anak usahanya berulang kali muncul dalam kasus korupsi.
Penelusuran EKSklusif.co menemukan, masalah tidak berhenti di kantor pusat. Ia menjalar ke anak, cucu, hingga cicit perusahaan di daerah.
Salah satu contohnya terjadi di Sumatera Utara.
Kasus 1: Dugaan Manipulasi Timbangan TBS di PTPN IV Simalungun
EKSklusif.co menerima aduan dari puluhan sopir dan pemasok Tandan Buah Segar /TBS/ sawit. Isinya sama: dugaan praktik tidak wajar pada proses penimbangan.
Berdasarkan informasi yang diterima, muatan TBS truk milik PTPN IV disebut dikurangi saat ditimbang. Sebaliknya, truk pihak ketiga justru timbangannya ditambah.
Pertanyaan mendasar pun muncul dan hingga kini belum dijawab PTPN IV:
SOP & Akses Data: Siapa yang berwenang mengubah data timbang? Apakah ada CCTV 24 jam dan audit internal harian?
Bukti Uji Tera: Kapan terakhir kali timbangan diuji tera oleh Metrologi? Mana sertifikatnya?
Kalibrasi Internal: Apakah ada kalibrasi harian atau mingguan? Siapa penanggung jawabnya?
Kasus 2: Industri Rp129 Triliun yang "Nebeng" Website dan Aneh Urus Limbah
Tidak jauh dari PTPN IV, ada kawasan industri yang dikelola anak perusahaan BUMN di Sumut. Di atas kertas, kawasan ini memamerkan angka investasi ±Rp129 Triliun dan deretan sertifikat ISO.
Namun saat dicek ke "dapur", dua hal paling dasar justru berantakan: website dan limbah.
"Website masih dalam kerjasama dengan pihak ketiga dalam konteks maintenance," kata Sekretaris perusahaan tersebut kepada EKSklusif.co. Artinya, etalase digital kawasan nasional itu masih "nebeng" di vendor.
Soal limbah, kejanggalannya lebih nyata. Manajemen mengirim surat ke 30 tenant untuk menunjuk satu perusahaan sebagai penyedia sedot tinja.
Sebulan kemudian, menurut pengakuan sang sekretaris, belum ada tenant yang memakai. Lebih parah: tidak ada data volume, tidak ada flowmeter. Pengawasan, dengan kata lain, tidak ada.
Perusahaan itu juga mengaku memberikan "partisipasi" Rp250.000 kepada 3 media nasional dan 18 media lokal. Alasannya: "bantuan biaya fax dan/atau biaya pengiriman informasi dari jurnalis/wartawan kepada redaksi".
Tuntutan Publik: Buka, Bukan Sembunyi
Dua kasus di Sumut itu hanyalah sampel kecil dari 1.077 BUMN dan ribuan "cucu-cicit" nya.
Jika benar digunakan untuk "menyembunyikan uang negara" seperti yang disebut Presiden Prabowo, maka rencana penutupan 800 BUMN bukan lagi wacana. Ia adalah tuntutan.
Kini publik menunggu. Sikap tegas Prabowo harus diikuti dengan keberanian membongkar. Mulai dari membuka data timbang PTPN IV, mengaudit aliran dana di kawasan industri Rp129 Triliun itu, hingga mempublikasikan daftar 800 BUMN yang akan dipangkas.
Karena seperti kata Prabowo: selama masih ada "cicit perusahaan", maka selama itu pula uang rakyat berpotensi disembunyikan.
/Red/
No comments:
Post a Comment