Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan bersama Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa dan jajaran pimpinan DPRD saat mengikuti Rapat Paripurna penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda P2APBD Provinsi Jabar TA 2025 di Gedung DPRD Jabar, Selasa (7/7/2026). (Dok: Foto/ Humas DPRD Jabar).
KOTA BANDUNG – EKSKLUSIF.CO - DPRD Jawa Barat resmi menerima jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa, Selasa (7/7/2026). Ini tindak lanjut paripurna 2 Juli lalu.
“Untuk tahapan selanjutnya, setelah jawaban gubernur adalah pembahasan oleh Badan Anggaran yang akan dimulai pada 8 sampai 10 Juli 2026,” kata Buky Wibawa.
Hasil pembahasan Banggar ditargetkan dilaporkan di paripurna 14 Juli 2026.
Poin Jawaban Wagub Erwan
Mewakili Gubernur, Wagub Erwan Setiawan menyampaikan apresiasi atas masukan fraksi. Beberapa poin penting:
Pendapatan Daerah
Pemprov berkomitmen optimalkan PAD lewat digitalisasi pajak, peningkatan kepatuhan, dan optimalisasi aset.
“Penurunan realisasi pendapatan 2025 dipengaruhi perlambatan ekonomi, penurunan sektor otomotif, perubahan kebijakan pusat, dan implementasi opsen PKB,” jelas Erwan.
Belanja Daerah
Ada serapan rendah di sektor jalan dan transportasi karena penyesuaian proyek & efisiensi.
“Keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya penyerapan, tapi dari manfaat nyata: turunnya kemiskinan, pengangguran, stunting, dan naiknya IPM,” tegasnya.
Belanja Modal
Ada penundaan pembayaran proyek strategis untuk jaga stabilitas kas & hindari defisit lebih besar.
Pemprov juga berkomitmen tingkatkan kualitas perencanaan dan percepatan pengadaan barang jasa.
Komitmen DPRD
Buky Wibawa menegaskan DPRD akan memastikan setiap APBD dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan akuntabel.
Kontributor: Tim eksklusif.co
No comments:
Post a Comment