Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung, Bagja Jaya Wibawa memimpin pembahasan Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung dalam rapat kerja di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa 14 Juli 2026. Foto: Humas DPRD.
BANDUNG, EKSKLUSIF.CO - Panitia Khusus (Pansus) 18 DPRD Kota Bandung terus menggeber pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung. Rapat kerja lanjutan digelar di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa, 14 Juli 2026.
Dalam rapat tersebut, DPRD menegaskan bahwa penguatan "Bank Bandung" tidak bisa setengah-setengah. Diperlukan dukungan penuh Pemerintah Kota Bandung, penyempurnaan regulasi, dan transformasi kelembagaan agar BPR milik Pemkot ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung, Bagja Jaya Wibawa, menyebut proses pembahasan harus dimulai dari penyusunan matriks pembahasan. Tujuannya agar pendalaman setiap pasal dalam Raperda berjalan sistematis dan tidak melebar ke mana-mana.
Bagja menekankan satu hal penting: kepercayaan Pemkot harus datang lebih dulu sebelum masyarakat percaya.
"BPR harus diberikan kepercayaan terlebih dahulu oleh Pemerintah Kota Bandung. Ini merupakan bentuk political will pemerintah daerah agar BPR memiliki ruang berkembang sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat," ujar Bagja.
Bentuk kepercayaan itu, lanjut Bagja, bisa diwujudkan lewat penugasan strategis. Mulai dari pengelolaan kas daerah, layanan payroll untuk pegawai PPPK dan tenaga outsourcing, hingga berbagai layanan keuangan pemerintah lainnya.
Selain itu, Bagja menyoroti soal pengawasan. Ia menilai mekanisme pengawasan terhadap BPR di Raperda yang ada saat ini belum optimal. Karena itu, Pansus akan mendalami Focus Group Discussion (FGD) lebih dulu sebelum masuk ke pembahasan pasal demi pasal.
"Bank Bandung juga butuh kepastian bidang usaha. Tidak bisa dibiarkan bersaing bebas dengan bank umum tanpa ada dukungan kebijakan dari pemerintah daerah," tegasnya.
Optimis Bangkit, Tapi Butuh Kerja Keras
Senada, Wakil Ketua Pansus 18, Indri Rindani, mengakui kondisi Bank Bandung saat ini masih berat. Tantangannya mulai dari tingginya rasio kredit bermasalah/NPL hingga keterbatasan kapasitas SDM.
Namun Indri tetap optimis. Optimisme itu menguat setelah Pansus melakukan kunjungan kerja ke Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo). Dari sana, Pansus mendapat banyak masukan soal strategi transformasi BPR menjadi Perseroda.
"Kita harus punya semangat yang sama. Jangan pesimis melihat kondisi BPR saat ini. Justru melalui Pansus 18 ini kita ingin menghadirkan perubahan sehingga BPR Bandung dapat berkembang dan memberikan manfaat lebih besar bagi Kota Bandung," kata Indri.
Indri mendorong agar transformasi BPR diarahkan untuk 2 hal: meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM serta industri kreatif.
Ia juga menyoroti PR besar lain: sosialisasi. Menurutnya, masih banyak warga yang belum tahu keberadaan dan layanan BPR Bandung.
"Perlu sosialisasi masif. Libatkan Bagian Perekonomian, OPD terkait, dan perkuat promosi lewat media digital," ujarnya.
Indri juga mendorong sinergi dengan OPD pembina UMKM. Dengan begitu, program pembiayaan BPR bisa tepat sasaran dan memperluas basis nasabah.
"Kita samakan visi dan spirit untuk membangun kembali BPR Bandung. Dengan kolaborasi seluruh pihak, saya yakin BPR Bandung dapat bangkit dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan PAD Kota Bandung," pungkasnya.
[ADV]
No comments:
Post a Comment