Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menampik mentah-mentah wacana menghidupkan kembali SPP di sekolah negeri. Menurutnya, itu adalah bentuk pengingkaran negara terhadap amanat konstitusi pendidikan gratis 12 tahun. Alih-alih membebani orang tua, Pemprov Jabar seharusnya beresin dulu anggaran 20% untuk sekolah, bukan mencari cara baru memungut dari rakyat.
BANDUNG, EKSKLUSIF.CO - Wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri mendapat penolakan tegas dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono.
Menurut Ono, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin pendidikan gratis 12 tahun di sekolah negeri. Membebankan biaya kepada masyarakat melalui SPP dinilai bertentangan dengan amanat tersebut.
“Yang harus jadi fokus adalah bagaimana APBD Provinsi Jabar memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri. Mulai dari ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga kesejahteraan guru harus jadi tanggung jawab pemerintah,” tegas Ono di Kota Bandung, Jumat (17/7/2026).
Ia mengingatkan, UU telah mengamanatkan alokasi minimal 20% anggaran pendidikan dari APBN maupun APBD. Karena itu, keterbatasan fasilitas sekolah tidak bisa dijadikan alasan menghidupkan kembali SPP. Pemerintah Provinsi Jabar, kata Ono, harus memprioritaskan pemenuhan sarana, prasarana, dan operasional sekolah negeri tanpa membebani orang tua siswa.
Soal skema desil 6-10 tak tepat
Ono juga menyoroti usulan agar SPP hanya dikenakan pada masyarakat desil 6 hingga desil 10. Skema itu dinilai rawan karena data kesejahteraan masih bermasalah.
“Belum tentu masyarakat desil 6-10 benar-benar mampu. Faktanya, masih banyak warga kurang mampu yang tidak dapat bansos atau BPJS-nya dinonaktifkan karena persoalan data,” ujar Ono.
Selain memperkuat sekolah negeri, Ono mendorong Pemda memberi dukungan lebih besar kepada sekolah swasta. Tujuannya agar sekolah swasta bisa meningkatkan kualitas tanpa sepenuhnya membebani peserta didik.
Ia berharap wacana SPP tidak berlanjut menjadi kebijakan.
“Yang lebih penting adalah memastikan anggaran pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah di Jawa Barat dan menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan yang layak,” tutup Ono. (ris)
No comments:
Post a Comment