Suasana peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (19/8/2026) malam. Para tamu undangan menyaksikan pertunjukan seni dan budaya Jawa Barat melalui layar LED.
BANDUNG, EKSklusif.co — Tepat di usia ke-81, Jawa Barat dapat "tamparan" dari internalnya sendiri. Badan Kehormatan (BK) DPRD Jawa Barat secara terang-terangan menyentil anggota dewan: hentikan pencitraan, buktikan kerja.
Menurut BK, kepercayaan rakyat bukan komoditas yang bisa dibeli dengan rilis berita atau seremoni megah di Gedung Sate malam ini.
“Kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui komunikasi atau publikasi, tetapi harus dibuktikan melalui perilaku dan kinerja sehari-hari,” tegas Wakil Ketua BK DPRD Jabar, Hasim Adnan, di Kota Bandung, Rabu (19/8/2026).
Sindiran Telak: Jabatan Bukan Soal Fasilitas
Hasim menyebut, momentum Hari Jadi harusnya jadi momen refleksi pahit. Masyarakat sudah muak dengan wakil rakyat yang hanya muncul saat ada kamera.
“BK DPRD Jawa Barat juga berharap seluruh anggota DPRD Jawa Barat semakin menyadari bahwa jabatan sebagai wakil rakyat bukan hanya soal hak dan fasilitas, tetapi utamanya mengenai tanggung jawab, keteladanan, dan kehormatan,” sindirnya.
BK menilai, ukuran keberhasilan dewan bukan dihitung dari banyaknya Perda atau kunjungan kerja. Tapi seberapa besar kepercayaan publik yang masih tersisa.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan DPRD Jawa Barat bukan hanya seberapa besar kewenangan yang dimiliki, tetapi seberapa besar kepercayaan masyarakat yang mampu dijaga,” ujarnya.
Kode Etik Jangan Cuma Jadi Pajangan
Lebih lanjut, BK mendorong DPRD Jabar berbenah. Buka diri terhadap kritik, perkuat pengawasan internal, dan jangan jadikan kode etik hanya sebagai dokumen formalitas.
Dalam setahun terakhir, BK melihat masih banyak PR. Proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan harus transparan, partisipatif, dan bisa dipertanggungjawabkan.
“BK melihat bahwa ukuran keberhasilan DPRD bukan hanya banyaknya produk kebijakan atau kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga sejauh mana prosesnya dilakukan dengan integritas, disiplin, kepatuhan terhadap tata tertib dan kode etik,” tegas Hasim.
Transparansi Bukan Ancaman, Tapi Obat
Di tengah tuntutan publik yang makin tinggi, BK justru mendukung keterbukaan total.
“BK tidak melihat transparansi sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Semakin terbuka proses kelembagaan, semakin besar pula ruang bagi masyarakat untuk memberikan penilaian secara objektif,” ucapnya.
Hasim mengingatkan, rakyat berhak tahu ke mana hak keuangan dewan mengalir, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana integritas anggota DPRD dijaga.
“Transparansi bukan beban bagi lembaga perwakilan rakyat. Transparansi adalah cara DPRD mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan masyarakat,” pungkasnya.
Sumber: Keterangan Wakil Ketua BK DPRD Jabar Hasim Adnan, 19/8/2026
rsw/EKSklusif.co
No comments:
Post a Comment