Sistem baru Kemensos disorot. Warga "hampir miskin" jadi korban, data jadi hakim
BANDUNG, EKSklusif.co — Ada jebakan baru dalam sistem bantuan sosial. Namanya: Desil.
Naik satu tingkat, dari Desil 5 ke Desil 6, dan seketika pintu bantuan tertutup. Belum kaya, tapi sudah dianggap "mampu".
Pemerintah Kota Bandung melihat ini sebagai bom waktu. Dan mereka memilih tidak diam.
"Kalau buat kami di Kota Bandung yang paling rentan itu adalah antara Desil 5 ke Desil 6," kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dengan nada tegas, Minggu (24/8/2026).
"Kalau Desil 9, 10 kan tidak bisa menikmati subsidi. Kalau Desil 5 ke Desil 6, ini adalah tidak bisa menerima bantuan. Padahal posisinya juga sangat jauh lebih rentan," lanjutnya.
Bandung: Lawan Sistem Pakai Data Lapangan
Farhan mengakui Desil 9 dan 10 memang kelompok mampu. Wajar jika subsidi mereka dikurangi. Bahkan menurut Kemensos, data Bandung untuk dua desil teratas itu "paling bagus se-Indonesia".
Tapi fokus Pemkot bukan di sana. Fokusnya adalah menyelamatkan mereka yang baru berusaha keluar dari kemiskinan, tapi malah kehilangan jaring pengaman.
"Kami akan mencermati di lapangan secara sangat hati-hati mengenai penerapan-penerapan aturan terhadap Desil 9 dan Desil 10 ini," ujar Farhan.
Lebih dari itu, Pemkot mengaktifkan dua kanal. Pertama, program Siskamling Siap Jaga Bencana. Lewat forum RT/RW ini, warga bisa langsung bersuara. "Apakah memang menimbulkan kesulitan atau memang sedang dalam keadaan baik-baik saja," kata Farhan.
Kedua, website pelaporan perubahan desil. Tujuannya satu: memastikan data Kemensos tidak bertabrakan dengan realita di lapangan.
"Fokus kita, transisi Desil 5 ke Desil 6," pungkasnya.
Jabar: Wagub Turun Tangan, Jadi Contoh Pertama
Isu akurasi data ini ternyata sampai ke level provinsi. Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan memutuskan memberi contoh langsung.
Selasa (7/7/2026), rumah dinasnya di Jalan Ciumbuleuit, Cidadap, menjadi rumah pertama yang didata dalam Sensus Ekonomi 2026 di lingkungan Pemprov Jabar.
Petugas BPS Jabar Ferendra Kusdwinuryanto Saputro dan Ria Yunita Emkaen datang langsung. Didampingi Kepala BPS Jabar Margaretha Ari Anggorowati, mereka mewawancarai Wagub. Usai itu, stiker SE2026 ditempel di pintu.
"Saya mengajak masyarakat Jawa Barat untuk berperan aktif dalam mengikuti Sensus Ekonomi ini demi perbaikan ekonomi di Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya," ajak Erwan.
Bagi BPS, SE2026 bukan sensus biasa. Datanya akan jadi dasar perencanaan pembangunan, evaluasi kebijakan, dan mendorong ekonomi inklusif.
Solo: Ketika "Mampu" Berujung Pencabutan BPJS
Berbeda dengan Bandung yang mengawal, di Solo kebijakan desil ini menimbulkan luka.
Andrea Monitasaei harus kehilangan Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan. Alasannya sederhana di atas kertas: masuk Desil 6-10.
Tapi kenyataannya? "Anak saya penyandang disabilitas dengan 20 penyakit, rumah ngontrak, penghasilan maksimal 1 juta per bulan tidak pernah dapat bantuan apapun sedangkan desil kami dipandang mampu?" tulis Andrea, dikutip Kompas, Kamis (27/6/2026).
Pertanyaan itu menggema. Bagaimana bisa disebut mampu?
Kepala Dinsos Solo, Samsu, punya jawaban. Dan itu memicu perdebatan baru.
"Pengaduan dari warga yang domisilinya di luar kota Surakarta begini yang agak dilematis, sebab komitmen Wali Kota Surakarta itu mengutamakan intervensi penanggulangan kemiskinan kepada penduduk yang berdomisili di dalam wilayah Kota Surakarta," ungkapnya.
Artinya: KTP Solo tapi tinggal di luar Solo, jangan harap diprioritaskan APBD Solo.
Samsu menyarankan Andrea mengajukan pembaruan data. Nanti BPS atau Kemensos yang akan "ground check". Untuk BPJS PBI yang dicabut, solusinya disuruh daftar ulang KIS APBD Kota Surakarta lewat kelurahan.
Titik Kritis: Saat Angka Menentukan Hidup
Tiga cerita, satu benang merah. Data.
Bandung memilih mengawal agar data tidak membunuh hak rakyat. Jabar memilih memvalidasi dari atas. Solo memilih menegakkan aturan administratif.
Masalahnya, dalam sistem desil, satu klik perubahan status bisa berarti makan atau tidak makan, berobat atau tidak berobat.
Pemerintah beralasan ini demi "tepat sasaran". Tapi di lapangan, "tepat sasaran" sering kali terasa seperti "tepat mencoret".
Dan korban paling besarnya adalah mereka yang berada di tengah: tidak cukup miskin untuk dibantu, tidak cukup kaya untuk bertahan sendiri.
Rsw/eksklusif
No comments:
Post a Comment