Gambar Ilusterasi
BANDUNG, EKSKLUSIF.CO - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memangkas proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Dari yang awalnya diproyeksi menembus Rp5,7 triliun, kini angka itu ditekan menjadi Rp3,4 triliun setelah dilakukan rekonsiliasi data.
Angka defisit yang masih besar itu dipicu oleh menumpuknya piutang dana bagi hasil dari pemerintah pusat, lesunya penerimaan cukai rokok, hingga kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik.
"Akhirnya dari Rp5,7 triliun itu defisitnya bisa ditekan menjadi Rp3,4 triliun," ujar Dedi Mulyadi di Bandung, Jumat (11/9/2026).
3 Biang Kerok Defisit
Dedi merinci ada 3 faktor utama yang membuat APBD Jabar 2026 berpotensi minus.
Pertama, dana bagi hasil pajak dari pusat yang menunggak. Pemerintah pusat belum menyalurkan dana bagi hasil ke Pemprov Jabar sejak 2023 hingga 2026. Tunggakan ini menjadi lubang besar di sisi pendapatan daerah.
Kedua, penerimaan cukai rokok tidak tercapai. Sebagai salah satu provinsi dengan konsumsi rokok terbesar, anjloknya setoran cukai langsung memukul pos pendapatan Jabar.
Ketiga, kebijakan insentif kendaraan listrik. Program percepatan elektrifikasi membuat mobil listrik tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan nasional ini memang baik untuk transisi energi, tapi berdampak langsung pada berkurangnya penerimaan pajak daerah.
Di sisi belanja, Dedi menyebut defisit juga terdorong oleh masifnya program pembangunan infrastruktur yang digeber hingga ke pelosok desa. "Pembangunan kita dorong sampai ke bawah. Itu butuh anggaran besar," katanya.
Opsi Pinjam ke PT SMI, Bayar Pakai Piutang ke Pusat
Untuk menutup kekurangan Rp3,4 triliun, Pemprov Jabar menyiapkan opsi pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). SMI adalah BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang fokus membiayai proyek infrastruktur daerah.
Skemanya tidak biasa. Cicilan pinjaman disebut akan dibayar menggunakan dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang saat ini masih menjadi piutang Jabar.
"Kita ajukan pinjaman ke PT SMI dan yang bayarnya Kementerian Keuangan karena kita punya tagihan (piutang)," jelas Dedi.
Dengan skema ini, Pemprov Jabar tidak perlu membebani APBD tahun berjalan untuk membayar cicilan. Utang langsung dilunasi begitu pusat melunasi tunggakan dana bagi hasilnya.
Namun Dedi menegaskan, opsi pinjaman ini masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov akan melihat dulu kondisi kas daerah.
"Apabila kas Pemprov Jabar masih cukup, pinjaman belum tentu diajukan," tegasnya.
Ujian Manajemen Fiskal
Proyeksi defisit Rp3,4 triliun menjadi ujian besar bagi manajemen fiskal Jabar di tahun politik dan tahun pertama kepemimpinan Dedi Mulyadi. Di satu sisi, Pemprov harus menjaga belanja pembangunan agar tidak terhenti. Di sisi lain, harus mencari sumber pembiayaan baru tanpa menambah beban bunga ke APBD.
Langkah meminjam ke PT SMI dengan jaminan piutang ke pusat bisa menjadi solusi kreatif. Tapi skema ini juga rawan jika realisasi pencairan dana bagi hasil dari pusat kembali molor.
Pemprov Jabar kini berada di persimpangan: menahan belanja, mencari pendapatan baru, atau mengambil utang jembatan. Keputusan akhir akan sangat menentukan arah pembangunan Jabar sepanjang 2026.
(rsw)
No comments:
Post a Comment