FOTO ILUSTRASI: Potret Buram Pendidikan Gratis?
Dana BOS triliunan digelontorkan, SPP dan uang pangkal diklaim ditanggung Pemprov Jabar. Namun di lapangan, siswa baru SMK swasta di Bandung justru terancam tidak bisa ikut MPLS karena belum membayar uang muka DSP Rp2 juta. Lalu kemana larinya Dana BOS Rp1,56 miliar untuk 895 siswa tersebut? (Foto: Ilustrasi/Eksklusif.co)
BANDUNG, EKSKLUSIF.CO - Di saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi gembar-gembor pendidikan gratis dibiayai pajak rakyat, praktik di lapangan justru menohok. Salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) di Kota Bandung yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 hingga Rp1,56 Miliar untuk 895 siswa, diduga masih memungut uang muka Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Rp2 juta dan tidak mengizinkan siswa mengikuti MPLS.
Padahal, Pemprov Jabar baru saja mengucurkan dana jumbo. Rp1,2 Triliun untuk listrik, air, dan pembangunan sekolah, Rp73 Miliar untuk program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) bagi siswa yang tidak diterima di negeri lewat SPMB, dengan bantuan SPP Rp175 ribu/bulan untuk SMK dan uang pangkal Rp1,5 juta/tahun, serta Rp70 Miliar untuk seragam dan Rp70 Miliar untuk 117.457 siswa rawan putus sekolah.
Lalu kemana larinya BOS SMKS ini?
Berdasarkan data Kemendikbud yang diterima redaksi, pencairan BOS di SMKS tersebut sangat fantastis:
TAHAP 1 (Cair 22 Januari 2025): Rp783.125.000
Realiasasi yang dilaporkan hanya Rp693.617.948. Ada sisa Rp89,5 Juta. Anehnya, pos krusial Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Rp0, Asesmen Rp0, Administrasi Rp0, Alat Multimedia Rp0, Uji Kompetensi Keahlian Rp0.
Sebaliknya, pos Pengembangan Perpustakaan menyedot Rp164,9 Juta dan Bursa Kerja Khusus/PKL Rp163,8 Juta, serta Pengembangan Profesi Guru Rp142,3 Juta.
TAHAP 2 (Cair 27 Agustus 2025): Rp783.125.000
Realisasi yang dilaporkan justru membengkak menjadi Rp872.632.052, melebihi dana cair. Pola yang sama berulang: Pengembangan Profesi Guru membengkak drastis menjadi Rp288 JUTA, Langganan Daya dan Jasa Rp137,3 Juta, Pemeliharaan Sarpras Rp130,7 Juta.
Sementara untuk Uji Kompetensi Keahlian kelas akhir yang wajib bagi SMK, lagi-lagi Rp0.
Ironi ini diperparah dengan pengakuan salah satu ouang tua siswa yang enggan disebutkan namanya. Anaknya yang tidak diterima di sekolah negeri lewat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), hari pertama masih bisa ikut Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMKS tersebut. Namun di hari kedua, tidak diizinkan ikut MPLS karena belum bayar uang muka DSP Rp2 Juta. Orang tua tersebut akhirnya memilih mengundurkan diri dan mencari sekolah lain.
Padahal, unutuk tahun ini Pemprov Jabar baru saja mengucurkan dana jumbo. Rp1,2 Triliun untuk listrik, air, dan pembangunan sekolah, Rp73 Miliar untuk program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) bagi siswa yang tidak diterima di negeri lewat SPMB, dengan bantuan SPP Rp175 ribu/bulan untuk SMK dan uang pangkal Rp1,5 juta/tahun, serta Rp70 Miliar untuk seragam dan Rp70 Miliar untuk 117.457 siswa rawan putus sekolah.
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan: "Ini semua yang membiayai warga Jabar yang membayar pajak. Jadi gratis pendidikan di Jabar itu digratiskan oleh warga Jabar."
Jika BOS sudah miliaran, ditambah bantuan Pemprov untuk siswa miskin dan siswa yang tidak lolos SPMB, lalu mengapa siswa masih dipalak uang pangkal? Apakah SMKS ini mengabaikan imbauan Gubernur dan Permendikbud tentang larangan pungutan berkedok DSP bagi penerima BOS?
Hingga berita ini diturunkan, eksklusif.co masih berupaya mengklarifikasi Kepala SMKS tersebut terkait temuan ini.
Penulis: Tim Redaksi/BandungEkslsuif.co
No comments:
Post a Comment