Modal PT BIJB Diusulkan Meroket Jadi Rp8 Triliun, DPRD Jabar Sentil Kinerja: Jangan Hanya Minta Duit, Mana Prestasi?

Usulan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Kedua atas Perda Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan BUMD Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity, yang pandangan umum fraksi-fraksinya dibacakan di Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Senin (28/9/2026).

BANDUNG, EKSKLUSIF.CO - Di tengah sorotan kinerja PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang tak kunjung lepas landas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat justru mengusulkan penambahan modal dasar secara fantastis. Dari Rp2,5 triliun, membengkak menjadi Rp8 triliun.

Usulan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Kedua atas Perda Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan BUMD Pengelola Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity, yang pandangan umum fraksi-fraksinya dibacakan di Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Senin (28/9/2026).

Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan menyebut rapat ini merupakan tindak lanjut nota pengantar Gubernur pada 11 September 2026.

Namun, Fraksi PAN DPRD Jabar yang menjadi satu-satunya fraksi yang membacakan pandangan umum secara langsung di paripurna, melayangkan kritik pedas. Bagi PAN, suntikan modal jumbo tidak boleh jadi karpet merah untuk menutupi kinerja buruk.

"Perubahan Perda tidak boleh berhenti pada aspek administratif maupun penyesuaian permodalan," tegas Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jabar, Toto Suharto.

Sindiran itu menohok langsung ke jantung PT BIJB. Logikanya sederhana: untuk apa modal dasar dinaikkan 3 kali lipat jika roadmap bisnis saja masih kabur?

Tiga PR Besar BIJB yang Disorot PAN:

1. Kinerja Keuangan Berdarah, Minta Modal Gede.

Peningkatan modal untuk inbreng tanah, restrukturisasi keuangan, dan masuknya investor strategis dinilai berisiko. PAN meminta Gubernur menjelaskan roadmap komersialisasi Kertajati Aerocity secara terukur. Selama ini pendapatan non-aeronautika nyaris tak terdengar, Bandara Kertajati sepi penumpang, tapi minta modal terus.

2. Aset Daerah Terancam Lepas.

Dengan dalih membuka peluang investor strategis swasta maupun pemerintah, ada ancaman kendali strategis daerah atas BIJB hilang. PAN mengingatkan: jangan sampai tanah milik daerah yang di-inbreng justru jadi bancakan, kepentingan Jabar tergusur.

3. Manfaat Untuk Warga Sekitar Minim.

Kertajati digadang-gadang jadi Aerocity, tapi dampak ekonomi untuk Majalengka dan Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) masih minim. PAN mendesak keterlibatan UMKM lokal, penyerapan tenaga kerja daerah, dan integrasi logistik, bukan hanya jadi proyek mercusuar di atas kertas.

Tak hanya itu, PAN juga menyentil tata kelola PT BIJB yang dinilai perlu dibenahi total. Prinsip Good Corporate Governance (GCG) - transparansi, akuntabilitas, independensi - diminta diperketat, termasuk evaluasi kinerja direksi dan komisaris dengan indikator yang terukur.

"Pengembangan BIJB harus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, bukan hanya laporan keuangan yang terus merugi," pungkasnya.

Kini bola ada di Gubernur Jabar. Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi dijadwalkan pada Rapat Paripurna 30 September 2026. Publik menunggu: apakah Rp8 triliun akan jadi tiket lepas landas Kertajati, atau sekadar jadi lubang baru untuk menyuntik BUMD yang tak kunjung sehat?

Penulis: M.Sihotang