Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan (kiri), Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa (tengah), dan Wakil Ketua DPRD Jabar saat Rapat Paripurna Pembentukan Pansus XIX dan XX, Rabu (30/9/2026) di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung. Pansus XIX akan membahas kenaikan modal dasar BUMD Pengelola BIJB Kertajati hingga Rp8 Triliun. (Foto: Dok. Humas DPRD Jabar)
BANDUNG, EKSKLUSIF.CO - Di tengah upaya penyelamatan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang tak kunjung lepas landas, DPRD Jawa Barat resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) XIX yang akan menggodok nasib BUMD paling kontroversial di Jabar tersebut.
Pansus XIX akan membahas Rancangan Perda Perubahan Kedua atas Perda No.22/2013 tentang Pembentukan BUMD Pengelola BIJB dan Kertajati Aerocity. Masa kerjanya, 30 September hingga 5 November 2026. Bersama Pansus XX yang mengurus perampingan perangkat daerah dari 38 menjadi 32 OPD.
Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, meminta Pansus memprioritaskan pembahasan. Tapi pertanyaan besarnya: Apakah Pansus ini akan jadi alat kontrol, atau sekadar stempel kenaikan modal jumbo?
Fokus Utama: Modal Dasar Naik dari Rp2,5 T ke Rp8 T
Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan, dalam Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi, blak-blakan mengungkap tujuan perubahan Perda:
"Peningkatan modal dasar perseroan diarahkan untuk memperkuat kinerja dan kesinambungan perusahaan sekaligus menjaga posisi strategis serta nilai ekonomi BIJB Kertajati."
Alasan kedua lebih jujur: memberi ruang masuknya investor strategis. Pemprov berjanji kepemilikan saham daerah tetap minimal 51% agar tetap jadi pengendali.
Dalam bahasa korporasi: Ini adalah rights issue jilid II dengan dalih penyelamatan. Setelah Rp2,5 triliun tidak mampu membuat Kertajati profit, kini solusinya adalah menaikkan pagu modal hingga Rp8 triliun agar bisa menjual saham ke investor baru via inbreng aset tanah milik daerah.
EKSKLUSIF.CO Insight: Tiga Kejanggalan Logika Bisnis BIJB
1. Valuasi Naik, Trafik Tidak.
BIJB Kertajati dibangun dengan investasi lebih dari Rp2,6 triliun. Hingga 2025, load factor penerbangan masih di bawah 30%, kontribusi terhadap PAD Jabar nyaris tidak signifikan. Kini modal dasar mau dinaikkan 320%. Di dunia korporasi, ini disebut overcapitalized underperforming asset.
2. Jual Aset Tanah Demi Investor.
Peningkatan modal dasar ini akan diisi dengan inbreng Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah di kawasan Aerocity. Artinya, aset strategis Jabar dipertaruhkan untuk menarik investor yang bahkan belum jelas siapa. Jika gagal lagi, Jabar kehilangan tanah dan bandara tetap sepi.
3. Janji Dampak Ekonomi Rebana yang Berulang.
Pemprov selalu menjanjikan efek domino: lapangan kerja, logistik, rantai usaha baru di kawasan Rebana. Faktanya, setelah 7 tahun beroperasi, kawasan Aerocity 800 hektare masih berupa lahan kosong dan janji masterplan. Aspek lingkungan seperti kualitas udara, hidrologi, kebisingan, hingga limbah baru sekarang disebut-sebut akan dikendalikan.
Pansus XIX Jadi Penentu: Ketat atau Lolos?
Bagi pasar, Pansus XIX adalah last line of defense. Jika Pansus hanya menyetujui kenaikan modal tanpa KPI yang ketat, maka BIJB berpotensi menjadi BUMD dengan modal terbesar di Jabar dengan imbal hasil terkecil.
Yang harus ditagih Pansus XIX dalam 36 hari ke depan:
- Business Plan yang Terukur: Berapa target penumpang, kargo, dan non-aeronautical revenue dalam 3 tahun? Bukan sekadar janji Aerocity.
- Siapa Investor Strategis Itu? Apakah sudah ada LOI? Atau modal Rp8 T hanya untuk legalisasi jual tanah?
- Exit Clause: Jika setelah modal Rp8 T, BIJB masih merugi, apa sanksi bagi Direksi dan Komisaris? Jangan sampai APBD jadi ATM abadi.
Tanpa itu, kenaikan modal dasar BIJB dari Rp2,5 Triliun ke Rp8 Triliun hanya akan jadi babak baru suntik modal untuk bandara yang tak pernah benar-benar lepas landas.
Penulis: Riswan Pasaribu
.jpeg)
No comments:
Post a Comment