Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi membatalkan rencana pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Keputusan ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi membatalkan rencana pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Keputusan ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

BANDUNG, EKSKLUSI.co - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatalkan rencana pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menutup defisit anggaran. Pemprov memilih mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Keputusan itu disampaikan Dedi di tengah proyeksi kekurangan fiskal Pemprov Jabar senilai Rp3,4 triliun.

"Kita optimalkan saja anggaran yang ada, paling nanti akan ada tunda bayar. Yaitu kegiatan 2026 akan dibayarkan tahun 2027. Untung buat pemerintah, sebab tetap bisa membangun tanpa terbebani pinjaman dan beban bayar bunga hutang," kata Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM.

Pembangunan Tetap Jalan

Meski batal meminjam, Dedi menegaskan program pembangunan 2026 tetap berjalan sesuai skala prioritas. Pemprov menargetkan penyelesaian pekerjaan dalam dua setengah bulan ke depan dengan capaian 100%.

"Kita sedang ngebut agar dalam dua setengah bulan kedepan semua pekerjaan dapat selesai dan tercapai target hingga 100 persen. Uangnya cukup tidak? Insyaallah kita kelola keuangan dengan baik. Meski dana bagi hasil tertunda, kita tetap ngebut membangun," ujarnya.

Ia juga meminta maaf kepada wisatawan atas kemacetan di sejumlah ruas jalan di Jawa Barat pada akhir pekan ini akibat proyek perbaikan jalan, baik hotmix maupun betonisasi.

Dedi mengakui ada tekanan fiskal, namun menilai pengelolaan kas yang disiplin membuat opsi utang tidak diperlukan.

Ia mengapresiasi dukungan DPRD Jabar dan arahan Kementerian Dalam Negeri dalam pengelolaan anggaran. Dedi juga menyampaikan terima kasih kepada wajib pajak di Jabar, khususnya pajak kendaraan bermotor, sebagai tulang punggung pendapatan daerah.

Skema Awal: Pinjam ke SMI dengan Jaminan Piutang DBH

Sebelumnya, untuk menutup defisit Rp3,4 triliun, Pemprov Jabar menyiapkan opsi pinjaman ke PT SMI, BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang fokus pada pembiayaan infrastruktur daerah.

Skema yang disiapkan Dedi terbilang tidak biasa. Cicilan pinjaman direncanakan dibayar menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang masih menjadi piutang Pemprov Jabar.

"Kita ajukan pinjaman ke PT SMI dan yang bayarnya Kementerian Keuangan karena kita punya tagihan," jelas Dedi di Bandung, Jumat (11/9/2026).

Dengan skema itu, APBD tahun berjalan tidak langsung terbebani cicilan. Utang akan lunas begitu pemerintah pusat melunasi tunggakan DBH.

Namun sejak awal Dedi menegaskan opsi tersebut masih dalam tahap pertimbangan dan sangat tergantung pada kondisi kas daerah.

"Apabila kas Pemprov Jabar masih cukup, pinjaman belum tentu diajukan," tegasnya saat itu.

Ujian Fiskal di Tahun Pertama

Proyeksi defisit Rp3,4 triliun menjadi ujian manajemen fiskal bagi Pemprov Jabar di tahun pertama kepemimpinan Dedi Mulyadi. Di satu sisi, Pemprov harus menjaga belanja pembangunan tetap berjalan. Di sisi lain, harus mencari sumber pembiayaan tanpa menambah beban bunga.

Opsi pinjaman ke PT SMI dengan jaminan piutang DBH dinilai kreatif, namun memiliki risiko jika pencairan DBH dari pusat kembali molor.

Dengan pembatalan pinjaman, Pemprov Jabar kini menempuh jalur konsolidasi internal: efisiensi belanja, optimalisasi pendapatan, dan skema tunda bayar kegiatan 2026 ke tahun anggaran 2027.

(rp)