Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan saat menyampaikan Nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat pada hari Senin (11 Agustus).
EKSKLUSIF.CO - Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 telah memasuki babak baru, dengan belanja modal yang meningkat sebesar 172,78 persen.
Nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat pada hari Senin (11 Agustus).
Ia juga menjelaskan bahwa usulan perubahan APBD tersebut didasarkan pada beberapa alasan. Salah satunya adalah mempertimbangkan realisasi APBD pada semester pertama.
Berdasarkan realisasi APBD pada semester pertama, pendapatan daerah mencapai Rp14,25 triliun atau 45,96 persen. Realisasi belanja daerah mencapai Rp12,29 triliun atau 39,56 persen.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan, juga menjelaskan bahwa Rancangan Perubahan APBD 2025 memproyeksikan peningkatan pendapatan daerah dari Rp30,99 triliun menjadi Rp31,09 triliun.
Secara rinci, pendapatan asli daerah meningkat dari Rp19,31 triliun menjadi Rp19,37 triliun. Pendapatan transfer meningkat dari Rp11,67 triliun menjadi Rp11,70 triliun. Pendapatan lain-lain tetap sebesar Rp23,19 miliar.
Perubahan signifikan terjadi pada belanja daerah. Pertama, pendapatan daerah meningkat dari Rp31,08 triliun menjadi Rp32,23 triliun, meningkat sebesar Rp1,16 triliun.
Secara rinci, belanja operasional menurun dari Rp20,16 triliun menjadi Rp19,89 triliun. Belanja modal juga meningkat drastis, dari Rp1,77 triliun menjadi Rp4,83 triliun.
"Atau naik 172,78 persen," jelasnya.
Sementara itu, belanja tak terduga menurun dari Rp1,15 triliun menjadi Rp274,48 miliar, dan belanja transfer menurun dari Rp7,99 triliun menjadi Rp7,24 triliun.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menambahkan bahwa peningkatan belanja modal tersebut disalurkan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Terutama di Dinas BMPR, terkait dengan pembangunan jalan dan jembatan. Kemudian di Disdik (Dinas Pendidikan), untuk rehabilitasi ruang kelas, ruang kelas baru, dan termasuk unit sekolah baru. Ada juga di Dinas Kesehatan, di Dinas Perhubungan, dan beberapa dinas lainnya," jelasnya.
Sekretaris Daerah Herman juga menanggapi realisasi pendapatan dan belanja daerah. Ia menyatakan bahwa realisasinya masih on the track.
"Kami akan dorong untuk melakukan lelang cepat, itu cuma untuk memacu realisasi," pungkasnya.(Ris)
No comments:
Post a Comment