Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat H. Pradi Supriatna, S.Kom., M.M., menjadi keynote speaker kegiatan Pemahaman Literasi Media dengan tema Penyiaran Dalam Perspektif 5+1 di Kota Depok, Jumat (18/9/2026). DPRD mendorong KPID Jabar gencarkan literasi media hingga ke sekolah. | Foto: Dok. DPRD Jabar / Eksklusif.co
BANDUNG, EKSKLUSIF.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Jabar meningkatkan program literasi media hingga ke tingkat kabupaten/kota dan masuk ke lingkungan sekolah. Langkah ini dinilai krusial agar generasi muda mampu menyaring derasnya arus informasi secara kritis dan bijak.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Jabar, Pradi Supriatna, usai menjadi keynote speaker pada kegiatan Pemahaman Literasi Media dengan tema Peningkatan Kualitas SDM Penyiaran melalui Riset 5+1 di Kota Depok, Jumat (18/9/2026).
"Dari yang awalnya berproses, sekarang informasi sudah ada di genggaman tangan. Apapun bisa dilihat. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita memberikan literasi kepada masyarakat, apalagi kepada anak-anak muda ke depan," jelas Pradi.
Menurut Pradi, masyarakat kini membutuhkan informasi yang valid, edukatif, dan menjaga persatuan di tengah arus informasi global. Literasi menjadi vital bagi generasi milenial, Z, hingga Alpha yang lekat dengan digital.
"Regulasi belum ada, tetapi informasinya sudah sampai. Jangan sampai informasi yang kurang tepat menjadi konsumsi yang kurang sehat bagi masyarakat," katanya.
DPRD Jabar pun mengajak masyarakat membiasakan verifikasi dengan kaidah jurnalistik 5W+1H - what, who, when, where, why, how - termasuk memastikan sumber dan tujuan penyebaran informasi.
"Ketika literasi ini sampai dan dipahami, tentu kita bisa memproteksi diri. Misalnya ketika ada informasi di tangan kita, jangan langsung kita share kembali. Cari sumbernya dan pastikan apakah informasi tersebut benar," pintanya.
DPRD bahkan mendorong literasi masuk ke SMP dan SMA karena sekolah adalah ruang strategis membangun sikap kritis sejak dini.
"Kami sangat mendorong itu, namun tentu perlu dukungan dari sisi anggaran. Kami berharap bisa mulai dari level SMP dan SMA," harap Pradi.
IRonis: Siswa Diajari Literasi, PPID Sekolahnya Gagap Media
Namun apa yang terjadi di lapangan berbanding terbalik dengan semangat DPRD tersebut.
Di saat DPRD Jabar dan KPID Jabar berupaya meningkatkan literasi media ke sekolah, justru Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di sejumlah SMK/SMA Negeri di Bandung dinilai gagap media, tertutup, dan anti kritik - terutama saat ditanya soal pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Alih-alih menjadi teladan transparansi dan menerapkan 5W+1H yang diajarkan DPRD, sejumlah PPID memilih bungkam saat dikonfirmasi soal RKAS, laporan realisasi BOS Tahap 1 dan 2, hingga rincian belanja modal.
Bahkan, temuan Eksklusif.co, ada oknum Kepala Sekolah di Bandung yang dengan sok pintar menolak konfirmasi wartawan dengan dalih klasik: "Media Anda tidak terverifikasi di Dewan Pers."
Dalih Ngawur yang Harus Diluruskan KPID dan DPRD
Pernyataan oknum Kepsek tersebut menunjukkan buta hukum dan buta literasi media yang justru sedang didorong DPRD Jabar.
Fakta hukumnya:
1. Dana BOS adalah Uang Negara yang Wajib Transparan: Permendikbud No.63/2023 menegaskan Dana BOS adalah uang negara yang wajib dipublikasikan penggunaannya. Bukan dana pribadi yang bisa disembunyikan.
2. Verifikasi Dewan Pers BUKAN Izin Meliput. Dewan Pers menegaskan verifikasi perusahaan pers adalah pendataan administratif, bukan lisensi wartawan boleh bertanya atau tidak. UU No.40/1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers.
Menolak memberikan informasi publik dengan alasan media tidak terverifikasi adalah bentuk obstruction of information dan melanggar UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. PPID Wajib Memberikan Informasi, Bukan Menyeleksi Wartawan: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat (1) tegas: Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses. PPID bertugas melayani, bukan menjadi satpam yang mengusir media.
Ini poin paling penting yang tidak dipahami oknum kepsek sok pintar tersebut.
Dewan Pers sendiri dalam Surat Edaran No. 01/SE-DP/X/2023 dan MoU dengan Polri menegaskan: Verifikasi adalah pendataan administratif perusahaan pers, BUKAN lisensi untuk boleh atau tidak boleh mencari berita.
Mahkamah Konstitusi dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers.
4. Gagal Jadi Teladan Literasi: DPRD ingin literasi media masuk ke SMP dan SMA. Bagaimana siswa mau kritis jika sekolahnya sendiri sebagai lembaga pendidikan tidak memberikan contoh transparansi?
Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono sebelumnya juga menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan asas pemerintahan yang baik dalam penyelesaian persoalan pendidikan, termasuk sengketa lahan SMKN 2 Bandung yang melibatkan 26 rumah warga.
Jika soal legalitas lahan saja DPRD minta dibedah dokumennya secara terbuka, apalagi soal Dana BOS yang jelas-jelas uang rakyat.
Jika KPID Jabar serius ingin literasi media masuk ke sekolah, DPRD Jabar harus memastikan dulu PPID sekolahnya lulus literasi hukum. Bagaimana siswa mau diajari kritis dengan 5W+1H, jika sekolahnya sendiri takut ditanya WHAT dananya dipakai apa, HOW MUCH anggarannya?
Eksklusif.co mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan KPID Jabar untuk menyekolahkan ulang seluruh PPID SMK/SMA Negeri di Bandung soal UU KIP dan memberikan sanksi tegas kepada oknum kepsek yang anti-kritik dan berlindung di balik jargon verifikasi Dewan Pers.
Jika pengelolaan Dana BOS bersih, mengapa harus takut dibuka?
Eksklusif.co membuka posko aduan: Bagi siswa, guru, dan orang tua yang mengetahui kejanggalan Dana BOS di SMK/SMA Bandung, hubungi redaksi: 0813-6798-6078 (WA Redaksi Eksklusif.co) - Identitas pelapor kami jaga.
(rsw / Tim Investigasi)
No comments:
Post a Comment