Nilai Tukar Petani Anjlok Drastis di Bulan Agustus, Komisi II DPRD Jabar Kritik Pembangunan Sektor Pertanian

Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di ruang rapat Balai Besar Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Selasa (01/10/2025).

EKSKLUSIF.CO - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Acep Jamaludin, mengkritik orientasi pembangunan sektor pertanian di Jawa Barat yang dinilainya belum menyentuh akar permasalahan utama, antara lain, kesejahteraan petani. Hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat sebesar 0,53 persen per Agustus 2025, menjadi 115,61. Ia berpendapat, angka ini mencerminkan petani masih jauh dari sejahtera, meskipun upaya peningkatan produktivitas pertanian terus dilakukan.

"Buat apa produktivitas tinggi kalau petani masih hidup kesengsaraan? Apakah petani bukan bagian dari rakyat Jawa Barat yang juga haru disejahterakan?" tanya Asep.

Selain itu, Acep juga mempertanyakan orientasi kebijakan pemerintah provinsi yang terkesan lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur tanpa pemahaman yang jelas tentang bagaimana dampak langsungnya terhadap kesejahteraan petani.

"Jalan-jalan dibangun, katanya untuk memperlancar distribusi hasil panen. Tapi kalau hasil pertaniannya sendiri dibiarkan tanpa perlindungan, untuk apa jalannya itu dibangun? Jadi jalan itu untuk fungsi atau hanya hiasan?" imbuh Acep.

Lebih lanjut, Acep menyoroti kinerja Dinas Pangan dan Hortikultura Jawa Barat yang dinilainya belum menunjukkan langkah konkret dalam mempercepat kesejahteraan petani. Menurut Acep, formula sederhana untuk kesejahteraan petani adalah ketika mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hasil panennya.

Acep menjelaskan ada tiga faktor utama yang berpotensi meningkatkan keuntungan:

1. Biaya produksi harus rendah

2. Risiko gagal panen ditekan serendah mungkin 

3. Harga jual di pasar harus menguntungkan

Acep menekankan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi petani kecil, terutama dari tekanan industri besar yang berpotensi meminggirkan petani tradisional. Lebih lanjut, Acep juga berharap reformasi agraria dapat segera diimplementasikan secara konkret.

"Jangan sampai orientasi pertanian ke depan malah mendorong industrialisasi yang meminggirkan petani. Petani kecil harus dilindungi. Dan saya titip, reformasi agraria yang sedang berjalan semoga bisa segera direalisasikan secara konkret lewat pembentukan badan penyelenggara yang efektif," tegas Acep.

Terakhir, Acep menekankan bahwa koherensi antara kebijakan, program, dan hasil akhir di lapangan belum tercapai, sehingga menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan sektor pertanian secara komprehensif.

"Sampai hari ini, saya belum melihat adanya jawaban yang tuntas atas pertanyaan, bagaimana kita bisa secara nyata meningkatkan kesejahteraan petani? Itu yang harus kita benahi bersama," ujar Acep.

Lebih lanjut, Acep menekankan pentingnya kehadiran negara melalui kebijakan agraria yang adil dan tidak berpihak. Industrialisasi pertanian memang membuka peluang ekonomi, tetapi juga dapat berdampak serius jika tidak diimbangi dengan perlindungan bagi petani tradisional.

"Jangan sampai orientasi pertanian ke depan malah mendorong industrialisasi yang meminggirkan petani. Petani kecil harus dilindungi," tegas Acep.

Sebagai langkah konkret, Acep mendorong percepatan reforma agraria di Jawa Barat, yang saat ini berjalan lambat. Acep menekankan perlunya pembentukan lembaga pelaksana reforma agraria yang berdedikasi, efektif, dan memiliki wewenang yang jelas agar kebijakan tidak berhenti di tataran level wacana.

"Reforma agraria jangan hanya slogan. Harus ada badan penyelenggara yang benar-benar bekerja di lapangan, bukan hanya di atas kertas," ujar Acep.

Acep meyakini keberadaan badan ini penting untuk memastikan redistribusi lahan, penyelesaian konflik agraria, dan pemberdayaan petani, sehingga reforma agraria bukan sekadar proyek administratif. Acep juga menegaskan bahwa kebijakan pertanian yang berpihak pada petani sebagai aktor kunci di sektor pangan tidak semata-mata ditujukan untuk menguntungkan koperasi besar.

Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama dengan beberapa instansi terkait, antara lain Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, dan BPKAD Provinsi Jawa Barat.(Wan).