Presiden Amerika Serikat Donald Trump
EKSKLUSIF.CO - Kebijakan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif impor kini menjadi perhatian, sampai-sampai Malaysia dinilai menyerahkan kedaulatan ekonominya kepada Amerika Serikat.
Poin-poin kesepakatan antara Malaysia dan Amerika ini yang dicapai di sela-sela KTT ASEAN itu juga memicu reaksi dan kritik terhadap pemerintahan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim.
Kesepakatan antara Malaysia dan Amerika terjadi saat US Mission to ASEAN merilis Perjanjian Perdagangan Resiprokal pada tanggal 26 Oktober.
Mantan Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia, Azmi Ali, mengatakan perjanjian perdagangan terbaru tersebut melemahkan kedaulatan ekonomi negara karena dianggap memaksa Putrajaya untuk mengikuti aturan regulasi Washington mengenai perdagangan dan investasi.
Menurut Azmi, ada klausul yang meresahkan, yakni pasal yang mengharuskan Malaysia meniru pembatasan atau sanksi perdagangan AS terhadap negara lain. Artinya, jika AS memutuskan memblokir impor dari China atau Rusia, Malaysia harus melakukan hal yang sama.
“Meskipun itu merugikan perekonomian kami,” kata Azmi dalam pernyataannya yang dikutip dari Free Malaysia Today, Jumat (31/10/2025).
Azmi menyatakan bahwa semua pasal dalam perjanjian tersebut juga telah melucuti kemampuan Malaysia untuk mengatur pasal mereka sendiri.
Lebih lanjut, Azmi juga menyatakan bahwa Pasal 5, Poin 1, memaksa Malaysia untuk memihak dalam konflik negara lain dan merusak netralitas, sehingga berisiko mengusir investor yang menghargai peran Malaysia sebagai mitra yang netral dan stabil di kawasan.
Padahal, menurutnya, perjanjian tersebut justru melemahkan sistem sertifikasi halal Malaysia dengan mengakui lembaga sertifikasi asing untuk makanan, obat-obatan, dan kendaraan.
"Menerapkan perjanjian tersebut tidak akan membuat Malaysia lebih kuat, melainkan akan menandai penyerahan kedaulatan, netralitas dan masa depan ekonomi kami," tegas Azmi. (Ray.S).
No comments:
Post a Comment