Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dan mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Keluarga dan Tumbuh Kembang Anak, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Institut Pertanian Bogor (IPB) membahas isu-isu terkait dinamika keluarga, kebijakan, dan kesejahteraan keluarga, termasuk isu-isu terkait anak dan masyarakat di tengah pembangunan di Jawa Barat.
EKSKLUSIF.CO - Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, yang menjadi tuan rumah sekaligus memimpin diskusi, menjelaskan bahwa pertemuan ini memberikan ruang dialog antara akademisi dan pemerintah daerah (instansi pemerintah daerah terkait), termasuk legislatif, khususnya DPRD Jawa Barat, untuk memperkuat kebijakan pembangunan dan kualitas keluarga, termasuk kesejahteraan keluarga dan isu-isu terkait dinamika keluarga di tengah pembangunan di Jawa Barat.
"Kami berdiskusi bagaimana ilmu dan kebijakan bisa saling berhubungan, serta langkah efektif untuk menjaga ketahanan keluarga," jelas Siti Muntamah, di Kota Bandung, Senin (11/10/2025).
Dalam diskusi tersebut, mereka menyoroti berbagai permasalahan sosial yang masih terjadi, seperti kasus kekerasan terhadap anak, gangguan mental, dan tingginya angka perceraian di Jawa Barat.
Menurutnya, hal ini menandakan bahwa kebijakan dan program pemerintah masih perlu diperkuat, baik dari segi implementasi maupun dukungan anggaran.
Dari diskusi ini, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dan mahasiswa IPB berbagi langkah strategis yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai wilayah terbesar dengan jumlah penduduk dan keluarga terbanyak menghadapi berbagai permasalahan. Pihaknya harus memulainya dengan melihat peraturan daerah yang ada, untuk menentukan apakah peraturan tersebut perlu dievaluasi, direvisi, atau dilengkapi.
Tingginya Angka Perceraian Menjadi Sorotan
Salah satu isu yang disorot dalam diskusi Komisi V DPRD Jawa Barat bersama mahasiswa IPB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), juga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat adalah tingginya angka perceraian di Jawa Barat.
Menurut Siti Muntamah, langkah awal yang diambil Komisi V DPRD Jawa Barat adalah memanggil instansi terkait untuk mencari akar permasalahannya. Ia juga ingin masyarakat mengetahui bahwa peraturan daerah sudah ada sebagai kerangka hukum untuk membangun keluarga yang harmonis.
Ia menegaskan bahwa Komisi V DPRD Jawa Barat akan terus mendorong peningkatan anggaran bagi instansi yang menangani masalah keluarga agar program pembinaan dan perlindungan keluarga dapat berjalan lebih optimal.
"Kita ingin setiap kebijakan benar-benar memberikan outcome yang diharapkan bagi masyarakat Jawa Barat," pungkasnya. (Ris).
No comments:
Post a Comment