Rapat kerja Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat bersama PT Jasa Sarana dalam rangka Evaluasi Mitra Kerja Triwulan I Tahun 2026 di DKI Jakarta, Kamis (09/07/2026). [Sumber: Humas DPRD Jabar]
DKI JAKARTA, EKSKLUSIF.CO - Kondisi keuangan PT Jasa Sarana, BUMD milik Pemprov Jabar, disorot tajam.
Dalam rapat evaluasi Triwulan I 2026 di DKI Jakarta, Komisi III DPRD Jabar membongkar kondisi memprihatinkan perusahaan pelat merah tersebut.
Ketua Komisi III, H. Jajang Rohana, mengungkapkan aset PT Jasa Sarana kini tinggal separuh. Dari yang sebelumnya tercatat lebih dari Rp1 Triliun, kini diperkirakan hanya tersisa Rp500 Miliar.
Lebih parah, perusahaan masih terbebani utang Rp170 hingga Rp180 Miliar. Alhasil, nilai aset bersihnya hanya tersisa sekitar Rp400 Miliar.
"Usaha-usaha yang selama ini tidak memberikan keuntungan bahkan menimbulkan kerugian harus segera dievaluasi dan dihentikan," tegas Jajang, Kamis (09/07/2026).
Komisi III mencatat, PT Jasa Sarana masih mengalami defisit Rp3 Miliar setiap tahunnya karena pendapatan tak mampu menutup biaya operasional.
Untuk menyelamatkan BUMD ini, Komisi III memberikan 3 resep pahit:
1. `Stop Bakar Uang`: Hentikan semua lini usaha yang merugikan
2. `Jual Aset Mati`: Optimalkan pelepasan idle asset untuk suntik sektor produktif
3. `Benahi Dapur`: Perbaikan tata kelola dan manajemen secara menyeluruh
"Dengan tata kelola yang baik, pengelolaan usaha yang lebih fokus, serta optimalisasi aset, kami optimistis PT Jasa Sarana dapat kembali berada pada kondisi keuangan yang sehat dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Jajang.
Evaluasi ini menjadi sinyal keras DPRD Jabar agar Pemprov segera bertindak sebelum kondisi BUMD semakin parah. (Ris)
No comments:
Post a Comment