Publik wajar bertanya. Mana yang lebih urgent diawasi? Rp 10 juta atau Rp 3,9 Triliun?
Bandung, eksklusif.co – Sebuah pengumuman di SMP Negeri 44 Bandung menghebohkan. BPK-RI menahan pembayaran langganan Surat Kabar/Majalah dari dana BOSP sejak 4 Mei 2026, karena masuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkot Bandung TA. 2025.
Nilai koran 1 SMP setahun? Maksimal Rp 10 juta. Tapi BPK gerak cepat untuk pos "debu" ini.
Ironisnya, data resmi SIKD Kemenkeu per 30 Juni 2026 menunjukkan pos belanja yang jauh lebih jumbo di Pemkot Bandung justru terkesan sepi sorotan.
DATA APBD KOTA BANDUNG 2025 - APBD MURNI
Sumber: Portal Data SIKD djpk.kemenkeu.go.id | Diakses: 4 Mei 2026
1. BELANJA BARANG DAN JASA: Rp 3,96 TRILIUN
Pagu: Rp 3.961,09 Miliar | Realisasi: Rp 3.382,50 Miliar = 85,39%
Isinya: ATK, rapat, konsumsi, sewa, jasa konsultan. Ini pos TERBESAR di APBD.
Bandingin: Rp 3,96 Triliun : Rp 10 juta = 396.000 KALI LIPAT belanja koran 1 sekolah.
2. BELANJA MODAL: Rp 1,01 TRILIUN
Pagu: Rp 1.016,75 Miliar | Realisasi: Rp 859,64 Miliar = 84,55%
Untuk infrastruktur jalan, gedung, dan aset tetap.
3. PDLN DPRD: Rp 4,18 MILIAR
Sumber: SIRUP LKPP via detikJabar, 4 Feb 2025
Anggaran 30x perjalanan dinas luar negeri ke Asia, Eropa, Australia.
TOTAL BELANJA DAERAH: Rp 8,34 TRILIUN
Pertanyaan Publik
"Kami dukung BPK mengawasi. Tapi asasnya harus berimbang. Yang ditahan duluan Rp 10 juta, sementara pos Rp 3,9 Triliun belum ada kabar. Mana yang lebih berisiko?" ujar pengamat anggaran.
Hak Jawab
Eksklusif.co memberikan hak jawab seluas-luasnya kepada BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, dan pihak terkait lainnya selama 3x24 jam sejak berita ini dipublikasikan.
No comments:
Post a Comment