Belanja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat Diprediksi Meningkat, Ini Kata Bank Indonesia

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman. Poto Ist

EKSKLUSIF.CO - Bank Indonesia (BI) memprediksi belanja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat akan meningkat signifikan pada semester II tahun 2025.

Hingga Juli 2025, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 38,79 persen. Angka ini berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 31,8 persen.

Sementara itu, realisasi PAD Jawa Barat telah mencapai 44,72 persen dari target APBD 2025, juga melampaui rata-rata nasional yang sebesar 43,62 persen.

Muslimin Anwar, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, optimistis tren peningkatan belanja akan berlanjut pada semester II, seiring dengan pelonggaran kebijakan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Sekarang (pengetatan penggunaan anggaran) sudah mulai longgar, baik di pusat maupun daerah," ujarnya di Gedung Sate, Senin (14/7/2025).

Menurutnya, belanja infrastruktur yang cukup besar belum optimal pada semester I dan akan dimaksimalkan pada semester II. Ini termasuk sejumlah proyek dalam Program Strategis Nasional (PSN) yang sudah mulai dikerjakan di Jawa Barat.

"Belanja proyek infrastruktur, khususnya PSN, akan lebih dioptimalkan di semester II. Program ini cukup banyak di wilayah Jabar," imbuhnya.

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Muslimin menekankan perlunya optimalisasi sektor pajak non-kendaraan bermotor. Ia menilai kebijakan insentif berupa amnesti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah berdampak positif terhadap peningkatan PAD, termasuk dari pajak reklame.

Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah daerah diharapkan mendorong promosi produk UMKM melalui pameran dan pertemuan bisnis agar mereka dapat menembus pasar ekspor.

"Ekspor kerajinan Jabar masih bagus. Jika nanti ada pemberlakuan pajak tinggi, terutama dari AS, pasar bisa digeser ke Eropa, Asia, atau negara Asia dan Timur Tengah. Namun, tentunya kualitas produknya diperbaiki," ujarnya.

Muslimin menambahkan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi UMKM untuk memaksimalkan potensi pasar domestik.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2025 mencapai lebih dari Rp31 triliun, menjadikannya salah satu yang tertinggi di antara 38 provinsi di Indonesia.

Dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Herman melanjutkan, belanja daerah Provinsi Jawa Barat berada di peringkat ketiga nasional, setelah Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat.

Selain mendorong percepatan realisasi belanja, Herman menekankan bahwa kualitas belanja daerah juga menjadi fokus utama.

"Pak Gubernur selalu mengingatkan agar belanja APBD dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Insya Allah, kami akan terus menjaga dan mengawal APBD Jabar demi kesejahteraan masyarakat," ungkapnya. (Ris)