Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Acep Jamaludin, S.Hum., bersama anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, membahas Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian dan perkebunan di Jawa Barat, dalam kunjungan kerja ke Balai Proteksi Perkebunan di Pasirjati, Kabupaten Bandung, Senin (29 September 2025).
EKSKLUSIF.CO - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Acep Jamaludin, mengungkapkan berbagai isu strategis dibahas, mulai dari perlindungan tanaman, pengendalian hama dan penyakit, keberlanjutan usaha pertanian, hingga peningkatan produktivitas perkebunan. Acep menekankan bahwa sektor pertanian dan perkebunan dapat secara langsung menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat.
"Kita ingin anggaran yang disusun ke depannya benar-benar selaras dengan kebutuhan lapangan. Sektor pertanian dan perkebunan memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas pangan dan perekonomian masyarakat," ujarnya.
Acep menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat berkomitmen untuk memperkuat sektor pertanian dan perkebunan sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi daerah. Hal ini dikarenakan sektor pertanian dan perkebunan merupakan tulang punggung perekonomian, terutama di pedesaan, dan berpotensi mendorong perekonomian masyarakat pedesaan.
"RKUA-PPAS ini adalah landasan awal penyusunan APBD. Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat, terutama di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung banyak daerah di Jawa Barat," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas program, termasuk perlindungan tanaman, penyuluhan, dan dukungan sarana dan prasarana bagi petani. Lebih lanjut, sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan dapat berdampak langsung pada kesejahteraan petani.
"Salah satu poin penting yang muncul mengemuka adalah perlunya penguatan peran UPTD Balai Perlindungan Perkebunan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan komoditas perkebunan Jawa Barat. Selain itu, perlu mendorong sinergi antara legislatif dan eksekutif agar program yang dihasilkan tidak hanya tepat sasaran tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani," ujarnya. (wan).
No comments:
Post a Comment