Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti kondisi Sekolah Rakyat Terintegrasi 16 - SRT 16 di Kabupaten Bandung. Saat ini sekolah berasrama gratis itu masih menumpang di fasilitas milik KONI Kabupaten Bandung.
BANDUNG, EKSKLUSIF.CO — Anggota Komisi V DPRD Jabar, H. M. Hasbullah Rahmad, menyebut fasilitas darurat yang ada saat ini sudah cukup untuk sementara. Namun ia menegaskan, rencana penambahan 4 Sekolah Rakyat baru di Bandung harus didasarkan pada data kemiskinan ekstrem dan angka putus sekolah yang valid.
Numpang Gedung KONI, Solusi Sementara
Hasbullah meninjau langsung SRT 16 di Kabupaten Bandung, Selasa 28/7/2026. Dalam peninjauan itu, kegiatan belajar mengajar masih memanfaatkan asrama atlet dan gedung perkantoran milik KONI.
"Untuk sementara fasilitas yang digunakan sudah cukup representatif. Namun ke depan, Sekolah Rakyat harus memiliki kawasan tersendiri yang terintegrasi," ujar Hasbullah.
Ia menjelaskan, konsep Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama. Karena itu dibutuhkan lingkungan belajar yang kondusif dan tidak bercampur dengan aktivitas publik agar pembentukan karakter peserta didik bisa berjalan optimal.
Lahan 7,6 Hektare Siap, Tapi Eksekusi Ditunggu
Berdasarkan data yang diterima Komisi V, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Selain itu, Pemkab juga berencana menambah 4 Sekolah Rakyat baru di wilayah Kabupaten Bandung. Rencana ini muncul karena tingginya kebutuhan masyarakat miskin terhadap akses pendidikan gratis.
"Keberadaan Sekolah Rakyat merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat miskin, khususnya dalam menekan angka putus sekolah yang di Jawa Barat masih berada di atas rata-rata nasional," kata Hasbullah.
Desakan: Pemetaan Data Jadi Kunci
Meski mendukung penambahan sekolah, Hasbullah mengingatkan Pemkab Bandung jangan sampai salah sasaran. Menurutnya, pengembangan Sekolah Rakyat wajib berbasis pemetaan.
"Pengembangan Sekolah Rakyat harus didasarkan pada pemetaan kebutuhan yang akurat. Data mengenai angka putus sekolah dan jumlah masyarakat miskin ekstrem menjadi dasar dalam menentukan kapasitas maupun penambahan Sekolah Rakyat di suatu daerah," tegasnya.
Ia khawatir jika penambahan sekolah tidak berbasis data, maka program yang digulirkan pemerintah pusat ini tidak akan tepat sasaran.
2 Catatan Penting: Sarpras dan Guru
Selain infrastruktur, Komisi V juga memberikan dua catatan penting kepada Pemda.
Pertama, dukungan penyediaan sarana dan prasarana. Hasbullah ingin kualitas lulusan Sekolah Rakyat bisa bersaing dengan sekolah umum.
"Kami berharap pemerintah daerah ikut mendukung program pemerintah pusat ini, terutama dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Output yang ingin kita jaga bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, akhlak, dan budi pekerti peserta didik," katanya.
Kedua, soal kesejahteraan tenaga pendidik. Meski rekrutmen guru dilakukan Kementerian Sosial, Pemda diharapkan tetap hadir memberi dukungan agar kinerja guru optimal.
Jaminan Pendidikan Gratis untuk Anak Miskin
Hasbullah menegaskan, Sekolah Rakyat adalah bentuk kehadiran negara untuk anak dari keluarga kurang mampu. Melalui program ini, negara menjamin penuh biaya pendidikan.
Mulai dari biaya sekolah, asrama, makan 3 kali sehari, hingga perlengkapan belajar, semuanya gratis.
"Ini berarti negara hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Dengan pendidikan yang baik, mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya di masa depan," tutupnya.
Reporter: Lia
Editor: [Bela]
No comments:
Post a Comment