Foto 1: Ketua KPP DPRD Jawa Barat Siti Muntamah bersama anggota KPP berfoto bersama 100 anak binaan UPTD Griya Ramah Anak Dinas Sosial Jabar di Pagaden, Subang, Senin 21/7/2026. KPP menyalurkan bantuan berupa sepatu, bantal, meja belajar dan kebutuhan lainnya untuk memperingati Hari Anak Nasional.
Bakti Sosial Peringati HAN, KPP Tekan Pemprov Benahi Data & Anggaran Anak Disabilitas
SUBANG, EKSKLUSIF.CO — Di balik ramainya peringatan Hari Anak Nasional, Kaukus Perempuan Parlemen - KPP DPRD Jawa Barat memilih turun langsung. Senin 21/7/2026, KPP menyalurkan bantuan untuk 100 anak binaan di UPTD Pusat Pelayanan Griya Ramah Anak Dinas Sosial Jabar, Pagaden, Kabupaten Subang.
Bantuan yang diserahkan bukan bantuan umum. Ada kerudung, sepatu olahraga, meja belajar lipat, white board, hingga bantuan uang tunai. Itu merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang sebelumnya disampaikan pihak UPTD.
"Kehadiran kami bukan sekadar menyerahkan bantuan, tetapi juga ingin memberikan semangat, perhatian, dan kasih sayang. Mereka adalah generasi penerus yang berhak dapat perlindungan, pendidikan, dan masa depan lebih baik," kata Ketua KPP DPRD Jabar, Siti Muntamah, di lokasi.
Fokus ke Anak Rentan & Disabilitas
Data dari Kepala Subbagian UPTD Griya Ramah Anak, Teti Tedjaningrum, saat ini ada 100 anak yang mendapat layanan. Latar belakangnya beragam. 13 di antaranya anak yang memerlukan perhatian khusus/penyandang disabilitas.
"Sebagian besar berasal dari Kabupaten Subang dengan kondisi berbeda. Dukungan dari berbagai pihak sangat berarti," ujar Teti.
Untuk anak disabilitas yang sudah tidak memiliki orang tua, mereka akan dirujuk ke PPSGHD. Sementara yang masih punya keluarga akan diupayakan reunifikasi setelah pendampingan. Sebagian juga diarahkan ke pendidikan vokasional sebagai bekal kemandirian.
Dari Bakti Sosial ke Fungsi Pengawasan
KPP menegaskan kegiatan ini bukan titik akhir. Anggota KPP, Tia Fitriani menyebut, kegiatan diprioritaskan ke mitra kerja DPRD, khususnya mitra Komisi V yang membidangi kesejahteraan rakyat.
"Kami hadir tidak hanya di sini. Tapi juga di berbagai wilayah Jabar. Kami berharap kolaborasi terus terjalin agar semakin banyak anak dapat perlindungan," kata Tia.
Lebih dari itu, Siti Muntamah menegaskan KPP akan mengawal kebijakan lewat 3 fungsi DPRD: legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
"Kami berkomitmen mengawal kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak. Sehingga hak-hak mereka terpenuhi secara optimal," tegasnya.
Ini menjadi catatan penting. Di tengah janji pengawalan, publik Jabar masih menunggu transparansi data dan anggaran perlindungan anak. Berapa alokasi khusus untuk anak disabilitas di APBD 2026? Bagaimana efektivitas program reunifikasi dan vokasional?
EKSKLUSIF.CO mencatat, hingga berita ini diturunkan belum ada data rinci anggaran perlindungan anak Jabar yang dipublikasikan Pemprov.
Melalui momentum HAN, KPP berharap kepedulian terhadap hak anak diperkuat lewat sinergi Pemprov, DPRD, dan masyarakat. Tujuannya satu: setiap anak di Jabar tumbuh di lingkungan aman, sehat, dan penuh kasih. (rsw)
No comments:
Post a Comment