Target Investasi Rp129 Triliun, KEK Sei Mangkei Urus Website dan Limbah Masih "Jalan di Tempat"

SEI MANGKEI, EKSKLUSIF.CO — Di halaman depan, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei memamerkan angka investasi ±Rp129 Triliun dan deretan sertifikat ISO.

Tapi cek 2 hal paling dasar: website dan limbah. Keduanya masih berantakan.

Di sisi lain, untuk urusan limbah domestik, KINRA sudah keburu menyebar nama 1 vendor ke 30 tenant. Padahal sistem pengukuran dan pengawasan limbah di kawasan belum ada sama sekali.

"Etalase Investor" Diserahkan ke Pihak Ketiga

Website disebut PT KINRA sebagai "etalase utama" untuk menarik investor B2B.

Faktanya, perawatan harian diserahkan ke luar.

“Website masih dalam kerjasama dengan pihak ketiga dalam konteks maintenance,” kata Sekretaris PT KINRA, Miswarindra, Jumat (17/7/2026).

Nama vendor bahkan masih terpampang di footer. Artinya, brand kawasan nasional masih "nebeng" di bawah nama vendor.

Miswarindra menyebut situs itu "fully custom". Tapi ia juga mengakui: “Website tentunya masih memiliki beberapa kekurangan minor.”

“Update tahun di footer itu bukan soal teknis. Itu soal kredibilitas. Investor asing pertama kali lihat itu,” ujar praktisi komunikasi digital.

Ada "Partisipasi" Rp250.000 ke Media

Kelalaian digital bukan satu-satunya. KINRA juga membenarkan praktik pemberian dana kepada media.

“Benar, terkait rilis pemberitaan positif/citra perusahaan... Dana tersebut sebagai partisipasi dari PT KINRA untuk bantuan biaya fax dan/atau biaya pengiriman informasi dari jurnalis/wartawan kepada redaksi,” jelas KINRA.

Saat ini ada 3 media nasional dan 18 media lokal yang menerima.Di satu sisi KINRA ingin citra positif. Di sisi lain, publik berhak bertanya: sejauh mana independensi pemberitaan tentang KEK Sei Mangkei?

Limbah: Surat Vendor Sudah Jalan, Data Belum Ada

Masalah kedua lebih krusial. Ini soal lingkungan.

Hingga pertengahan Juli 2026, belum satu liter pun limbah tinja dari KEK Sei Mangkei dibuang ke UPTD PALRT Kota Tebing Tinggi. Fakta itu diakui KINRA dan penyedia jasa, CV Atiyah Putri Mulia.

“Ya betul, belum terbuka rezeki di KEK. Hingga saat ini belum ada perusahaan yang pakai jasa sedot tinja CV Atiyah,” ujar Direktur CV Atiyah, Sapruddin Purba, Selasa (14/7/2026).

Tapi 16 hari setelah menerima surat permohonan CV Atiyah pada 13 Mei 2026, KINRA menerbitkan Surat No. KINRA/X/BSHTP/982/2026 pada 29 Mei 2026.

Isinya tunggal: hanya menyebut satu nama, CV Atiyah Putri Mulia, sebagai penyedia jasa penyedotan tinja. Surat itu dikirim ke 30 tenant, dari PKS Sei Mangkei hingga PT Unilever.

Sebulan kemudian KINRA menulis: “Belum ada pelaku usaha yang bekerja sama dengan CV Atiyah.” Dan: “Belum tersedia data volume tinja di KEK Sei Mangkei. Tidak dapat dihitung karena belum tersedia flowmeter.”

Untuk apa mensosialisasikan satu vendor secara massal, jika data, flowmeter, dan pengawasan belum ada?

Miswarindra membantah itu rekomendasi. “Kami hanya memberitahukan,” katanya.

KINRA juga mengakui: “Kami saat ini belum melakukan pengawasan terhadap aktivitas penyedotan tinja di kavling masing-masing para pelaku usaha.”

Analisis: KEK Triliunan, Manajemen receh

Target Rp129 Triliun itu angka besar. Tapi 3 hal ini terjadi bersamaan:

Website: Update nunggu disorot media
Media: Ada "dana partisipasi" Rp250.000 per rilis
Limbah: Vendor sudah ditunjuk, tapi data, flowmeter, dan pengawasan nol

Keempatnya membentuk satu narasi: manajemen belum rapi.

Sulit meyakinkan investor global dan warga Bosar Maligas jika pengelola KEK gagal pada hal paling dasar di "rumahnya sendiri".

Tanpa data dan pengawasan, jaminan bahwa limbah industri dan domestik tidak mencemari lingkungan sulit dibuktikan.

Komando di PT KINRA Berganti, Publik dan Media Belum Dapat Info Resmi

Pergantian pucuk pimpinan di BUMN kembali dipertanyakan. PT Kawasan Industri Nusantara Regional atau PT KINRA kini tanpa nahkoda definitif setelah Dirut sebelumnya, Arif Budiman, dipindah tugaskan ke PTPN 1.

Informasi itu dibenarkan Sekretaris PT KINRA, Miswarindra, Minggu (6/7/2026) malam.

“Pak Arif Budiman Direktur PT KINRA menjadi Direktur Pemasaran dan Manajemen Aset di PTPN1,” katanya.

Namun anehnya, hingga 10 hari setelah kabar itu beredar, SK penunjukan dari induk usaha belum juga turun. Alhasil, PT KINRA saat ini dipimpin dalam status menggantung.

“SKPTS belum kami terima pak,” ujar Miswarindra saat ditanya siapa pengganti dan sejak kapan Arif efektif pindah.

Kosong Jabatan, Bisnis Jalan?

Kondisi "kepala kosong" di BUMN bukan barang baru. Pola yang sama terulang: pejabat lama ditarik, pejabat baru tak kunjung dilantik, urusan operasional jalan sendiri.

Saat ditanya soal kandidat kuat pengganti Arif, Miswarindra hanya menjawab diplomatis.

“Belum ada info,” ujarnya.

Padahal PT KINRA mengelola kawasan industri strategis. Keputusan investasi, perizinan, hingga pengelolaan limbah seharusnya butuh kepastian komando. Bukan dipimpin "PLT tak jelas" atau dibiarkan mengambang.

Bahkan kepada eksklusif.co, Arif Budiman lewat pesan singkatnya pada Jumat (17/7/2026): mengatakan:

“Maaf Pak, sy sdh tidak di Kinra lg. Terima kasih atas informasinya.” ungkap Arif.

BUMN dan Sindrom Mutasi Kilat

Kasus di KINRA menambah panjang daftar mutasi di lingkup BUMN yang terkesan tergesa-gesa. Pejabat dicopot/dipindah, tapi penggantinya tidak disiapkan. Akibatnya, roda organisasi melambat dan investor jadi ragu.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan siapa yang akan duduk sebagai Dirut definitif PT KINRA. Sementara itu, target investasi dan perbaikan tata kelola di kawasan industri masih menunggu kepastian.

Apakah ini bentuk profesionalitas BUMN, atau sekadar "kursi panas" yang diputar-putar?

Ruang hak jawab terbuka 3x24 jam sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(rsw)