Legislator Partai Gerindra: Kebijakan Pembangunan Pesisir dan Laut Harus Didasarkan pada Objektivitas Ilmiah

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Daddy Rohanady

EKSKLUSIF.CO - Untuk menyeimbangkan kebutuhan lingkungan, ekonomi, dan sosial di wilayah pesisir, pengelolaan ekosistem dan pemeliharaan sumber daya serta fungsi ekologisnya diperlukan. Pengelolaan ini juga bertujuan untuk menyeimbangkan lingkungan, ekonomi, kesehatan manusia, dan aktivitas manusia.

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Daddy Rohanady, selama ini pengelolaan di daerah masih bersifat sektoral dan terpisah-pisah sehingga dampak pembangunan belum maksimal.

"Padahal, jika tidak dikelola secara terpadu, sumber daya peisisr akan mengalami kerusakan bahkan kepunahan," tegasnya.

"Jika ini dibiarkan, kita akan kehilangan sumber daya yang seharusnya menopang pembangunan masyarakat pesisir yang maju, adil, dan makmur," ujar Daddy.

Daddy menekankan bahwa kebijakan pembangunan pesisir dan kelautan harus didasarkan pada objektivitas ilmiah, melibatkan partisipasi masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat utama. Dalam konteks epistemologi pembangunan, arah kebijakan sektor kelautan perlu didefinisikan ulang, dengan kearifan lokal sebagai fondasi utamanya.

Daddy menekankan bahwa kebijakan pembangunan pesisir dan kelautan harus didasarkan pada objektivitas ilmiah, melibatkan partisipasi masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat utama. Dalam konteks epistemologi pembangunan, arah kebijakan sektor kelautan perlu didefinisikan ulang, dengan kearifan lokal sebagai fondasi utamanya.

Lebih lanjut, legislator Partai Gerindra dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII (Kota/Kabupaten Cirebon-Kabupaten Indramukti) tersebut menyatakan bahwa ekosistem pesisir berperan krusial dalam melestarikan ekosistem laut sekaligus melindungi sumber daya alam di dalamnya. Keberlanjutan ekosistem pesisir akan sangat bergantung pada pengelolaan manusia yang tepat.

Daddy menjelaskan bahwa ekosistem pesisir meliputi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan ekosistem terumbu karang.

"Ketiga ekosistem ini krusial, tidak hanya memiliki fungsi ekologis tetapi juga peran penting pada perekonomian masyarakat. Ketiganya dapat dijadikan sebagai sumber pangan dan pendapatan bagi masyarakat," ujarnya.

Namun, ketiga ekosistem ini tidak selalu dalam kondisi baik, dan kita harus terus menjaganya.

Untuk itu, pemerintah harus menunjukkan kemauan politicak Wil dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat agar mereka mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.

"Maka, strategi pemberdayaan masyarakat harus mempertimbangkan karakteristik masyarakat pesisir, khususnya nelayan sebagai kelompok mayoritas. Pemberdayaan nelayan perlu dilakukan secara komprehensif," pungkas Daddy Rohanady (Ris/Adik).