Poto Ist/Ilustrasi SPMB
EKSKLUSIF.CO - Akibat kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menambah jumlah rombongan belajar (rombel) siswa SMA/SMK dari 36 menjadi 50 per kelas, seorang pengelola sekolah SMK Swasta di Kabupaten Bandung Barat, yang tidak ingin disebutkan namanya, menyampaikan kesedihan dan duka mendalam atas dampak signifikan kebijakan tersebut terhadap sekolahnya. Hal itu disampaikannya kepada eksklusif.co pada Sabtu (12/7/2025) melalui WhatsAppnya.
Menurutnya, pihaknya maupun rekan-rekan sesama pengelola sekolah swasta lainnya pada umumnya di Kabupaten Bandung Barat mengaku pendaftaraan siswa baru tahun ini menurun sangat drastis, bahkan banyak di antara mereka (siswa) yang sudah mendaftar tiba-tiba membatalkan dan meminta berkasnya dikembalikan karena alasan dipanggil oleh pihak sekolah Negeri.
"Itu baru kebijakan, yang mana akan ditindaklanjuti dengan rencana bapak gubernur untuk menambah ratusan ruang kelas baru (RKB) di sekolah - sekolah negeri dan akan membangun unit sekolah baru (USB) berstatus negeri, sehingga sekolah -sekolah swasta secara perlahan tapi pasti akan terbunuh dan gulung tikar," ujarnya sembari menahan rasa sedih.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa lembaga pendidikan yang dikelola oleh pihaknya tidak berorientasi bisnis seperti yang selama ini diasumsikan oleh gubernur dan pengikutnya (folowernya) di media sosial.
"Bahkan lebih dari 50% siswa kami berasal dari keluarga yang tidak mampu (berpenghasilan rendah-red), sehingga kami banyak sekali memberikan berbagai kebijakan dan kelonggaran. Bahkan, tidak sedikit siswa yang dibebaskan dan dibantu untuk melanjutkan keberlangsungan belajar/sekolah mereka. Itu mungkin bapak baru sebagian kecil tanggapan dari kami yang dapat disampaikan," pungkasnya.
Sebagai informasi, setelah adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Penanggulangan Anak Putus Sekolah (PAPS), banyak orang tua yang saat ini menarik kembali berkasnya untuk pindah ke sekolah negeri. Kebijakan itu mengakibatkan banyak orang tua yang meminta pengembalian uang pendaftarannya setelah mendaftar dan diterima di sekolah SMA/SMK swasta.
Bahkan banyak yang menilai bahwa Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang PAPS, yang awalnya ditujukan untuk mengakomodasi calon siswa dari keluarga kurang mampu, menjadi tidak tepat sasaran. Mereka justru menduga kebijakan ini dibuat semata-mata untuk memfasilitasi siswa yang dititipkan melalui program tersebut. (Ris)
%20Moeldoko%20bersama%20istri.jpg)
No comments:
Post a Comment