Komisi I DPRD Jabar saat melakukan mediasi antara Aktivis Demokrasi Neni Nurhayati dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, yang dihadiri sekitar 50-an wartawan dari berbagai media daring dan cetak, di ruang Banmus gedung DPRD Jabar, kota Bandung, Senin (4/8/2025).
EKSKLUSIF.CO - Setelah foto pribadi milik aktivis Demokrasi Neni Nurhayati diunggah di akun resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanpa izin darinya, Neni Nurhayati pun mendapat rentetan serangan digital dari netizen.
Tak tinggal diam, Neni Nurhayati bersama tim kuasa hukumnya langsung melayangkan surat somasi kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Senin (21/7/2025) akibat buntut unggahan akun Instagram @diskominfojabar yang diduga menyebarkan identitas pribadi (Nur Hayati) tanpa persetujuan atau doxing.
Saat Komisi I menggelar mediasi di ruang Badan Musyawara DPRD Jabar, melalui Zoom, Neni Nurhayati mengaku dirinya kerap menerima serangan digital, antara lain ancaman penyiksaan, kekerasan gender berbasis online, dan teror panggilan telepon dari nomor tak dikenal melalui akun media sosialnya.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat di gedung ruangan Badan Musyawara (Banmus), Kota Bandung, Senin (4 Agustus 2025) saat acara mediasi yang digelar oleh Komisi I antara Neni Nurhayati dengan Pemerintah provinsi Jawa Barat yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi I Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa mediasi itu bertujuan untuk meredakan konflik agar kasusnya tidak berlanjut ke jalur hukum. Namun, Dinas Komunikasi dan Informatika belum menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, sebagaimana diminta oleh Neni Nurhayati.
"Kita bisa lihat tadi diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) begitu. Dia hanya berdalih sudah melakukan takedown karena sebelumnya mengunggah foto bu Neni tanpa izin. Tapi diskominfo belum menyampaikan permintaan maaf secara terbuka," kata Rahmat.
Menurutnya, pihaknya hanya bisa memberikan saran agar kasus itu tidak dibawa ke jalur hukum selama masih bisa diperbaiki secara etis namun keputusan akhir ada ditangan Neni Nurhayati.
"Kami dari DPRD kan sifatnya saran. Tapi, ya kembali, itu haknya bu Neni Nurhayati dan teman-teman," ujarnya.
Sementara itu, Neni Nurhayati menyuarakan hal yang sama dalam mediasi yang didampingi tim kuasa hukumnya. Neni Nurhayati sangat menyayangkan sikap Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jawa Barat yang dinilai enggan untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Neni Nurhayati juga menyatakan bahwa ia dan tim hukumnya sedang mempertimbangkan opsi hukum. Keputusan akhir terkait langkah tersebut, kata Neni, akan menunggu hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Muhammadiyah.
"Saya dengan tim hukum juga sedang mempertimbangkan beberapa hal, termasuk melanjutkan kasus ini ke proses hukum. Tapi, ini kasusnya akan dibahas dulu di Rakornas di Pimpinan Pusat Muhammadiyah," tegas Neni.
Di lokasi gedung yang sama, setelah mediasi, ketika diwawancarai mengenai total anggaran media yang dipertanyakan oleh Neni Nurhayati, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Adi Komar, dengan tergesa-gesa menyatakan bahwa permasalahan tersebut sudah jelas dan mempersilakan PPID untuk menyampaikannya, baik secara offline maupun online. Ia juga berdalih bahwa pihaknya akan menjawab hal tersebut.
"Ya, saya pikir sudah cukup jelas itu. Silakan ajukan ke PPID, baik mau ofline mau online, kita akan jawab," ujarnya singkat. (Ris)
No comments:
Post a Comment