Wakil Ketua Bapemperda DPRD Jawa Barat, Drs. H. Daddy Rohanady saat memberikan keterangan dalam kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari tata kelola BUMD DKI yang dinilai baik, sebagai referensi pembenahan 37 BUMD di Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu Daddy menegaskan BUMD tidak boleh jadi "ATM APBD" dan harus mampu mandiri serta menyetor dividen ke daerah. Foto: Humas DPRD Jawa Barat.
DKI Jakarta, eksklusif.co – Capek nombokin. Melihat 37 BUMD Jabar yang "belum sehat", DPRD Jabar akhirnya sowan ke DKI Jakarta. Tujuannya: belajar cara bikin BUMD yang bisa nyetor dividen, bukan malah minta duit APBD terus.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Bapemperda DPRD Jabar, Drs. H. Daddy Rohanady dalam kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/7/2026), berdasarkan rilis Humas DPRD Jabar yang diterima redaksi.
"Kami ingin melihat sejauh mana BUMD di DKI dikelola secara ideal hingga mampu menghasilkan dividen. Di Jawa Barat, dari 41 BUMD kini tersisa 37 setelah reduksi dan difusi, namun kondisinya belum sepenuhnya sehat," ujar Daddy.
Mau Bikin Holding "Sangga Buana"
Selain studi banding, Bapemperda juga membahas wacana Pemprov Jabar membentuk BUMD Holding bernama PT Sangga Buana.
Perusahaan induk ini diproyeksikan mengintegrasikan pengelolaan BUMD agar lebih efektif dan profesional. Izin prinsip dari Kemendagri untuk pembentukan PT Sangga Buana disebut sudah dikantongi.
Untuk mematangkan konsep, Bapemperda berencana konsultasi lagi dengan BA Center selaku penyusun bisnis PT Sangga Buana. Bahasannya mulai dari rencana bisnis, tahapan, sampai kebutuhan penyertaan modal dari Pemprov.
Catatan Keras: Jangan Jadi Beban APBD
Tapi Daddy tidak mau Jabar buru-buru. Ia melempar kritik telak terkait kondisi fiskal daerah.
"BUMD tidak boleh menjadikan APBD sebagai 'ATM'. Justru sebaliknya, BUMD harus mampu mandiri, dikelola secara profesional, dan memberikan kontribusi nyata kepada daerah melalui dividen," tegasnya.
Sindiran itu mengacu pada kondisi banyak BUMD daerah yang selama ini hidup dari suntikan modal, bukan dari keuntungan usaha.
DPRD Jabar berjanji akan mengawal ketat. Fungsi legislasi dan pengawasan akan dijalankan sejak di Bapemperda hingga nanti dibahas di Pansus.
Daddy juga menegaskan, pembentukan holding harus cermat, transparan, dan berdasarkan kajian komprehensif. Tujuannya memperkuat kemandirian fiskal Jabar.
Pertanyaan besarnya: Bisakah PT Sangga Buana jadi obat untuk 37 BUMD Jabar yang sakit? Atau justru akan jadi "BUMD baru" yang nambah beban APBD lagi? (rsw)
No comments:
Post a Comment