EDITORIAL EKSKLUSIF.CO: KEK Sei Mangkei Jalan di Tempat: Malu Bawa Nama BUMN

Target Rp129 Triliun, Tapi Gagal di 3 Hal Receh: Website, Limbah, dan Etika

SIMALUNGUN — Angka Rp129 Triliun itu besar. Sertifikat ISO yang berjejer itu juga mengkilap. Keduanya dipajang PT Kawasan Industri Nusantara - KINRA di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei sebagai bukti mereka "kelas dunia".

Tapi kami cek ke dapur. Dan isinya memalukan.

Di saat KINRA sibuk jualan ke investor global, 3 divisi kuncinya justru gagal menjaga hal paling dasar dari sebuah kawasan industri: wajah digital, tata kelola limbah, dan integritas komunikasi.

Ini bukan salah teknis. Ini salah urat. Ini soal niat.

Pertama: Humas, Menjual Citra Bukan Membangun Citra

Tugas humas BUMN adalah menjaga marwah institusi. Caranya? Transparan, akuntabel, dan jujur.

Di KINRA caranya lain: bagi "dana partisipasi".

Sekretaris Perusahaan, Miswarindra, dengan enteng membenarkan: ada dana Rp250.000 untuk 3 media nasional dan 18 media lokal. Alasannya klasik: "biaya fax dan pengiriman informasi".

Sejak kapan rilis BUMN butuh amplop? Sejak kapan citra perusahaan dibeli, bukan diusahakan lewat kerja nyata?

Ini bukan membangun kepercayaan publik. Ini menambal kebocoran dengan uang. Dan itu berbahaya. Karena saat humas sibuk "membeli narasi", publik berhak bertanya: pemberitaan tentang KEK Sei Mangkei ini berita, atau iklan?

Kedua: Sekretaris, "Hanya Memberitahu" Tapi Melempar Tanggung Jawab

Nama Miswarindra kembali muncul sebagai corong resmi. Dan setiap kali bicara, yang keluar justru borok baru.

Soal limbah: lebih parah. Tanggal 29 Mei 2026 KINRA dengan gagah menyebar surat ke 30 tenant. Isinya cuma 1: tunjuk CV Atiyah Putri Mulia sebagai penyedia sedot tinja.

Sebulan kemudian KINRA sendiri mengaku: belum ada yang pakai. Data volume tidak ada. Flowmeter tidak ada. Pengawasan tidak ada.

Lalu untuk apa surat itu dikirim?

" Kami hanya memberitahukan," kata Miswarindra.

Ini bukan "memberitahu". Ini cuci tangan. Ini melempar bola panas ke tenant. Logika seorang sekretaris perusahaan BUMN tidak boleh setipis ini. Apalagi ini soal lingkungan. Soal limbah yang kalau bocor akan mencemari warga Bosar Maligas.

Ketiga: Pemasaran, Disuruh Jualan Rumah Tanpa Fondasi

Divisi ini paling kasihan. Tugasnya menarik investor Rp129 Triliun. Senjatanya cuma website dan data.

Dua-duanya busuk. Website dikerjakan asal-asalan. Data dasar seperti volume limbah saja tidak ada. Bagaimana mau meyakinkan Unilever atau investor Jepang bahwa KEK ini dikelola profesional, jika untuk menghitung tinja saja KINRA mengaku tidak bisa?

Ini seperti makelar yang jualan rumah mewah, tapi pintunya copot dan septic tanknya mampet.

Puncaknya: Nahkoda Kosong

Semua kekacauan ini terjadi saat kapal tidak ada kaptennya. Dirut Arif Budiman sudah pindah ke PTPN 1. "SKPTS belum kami terima," kata Miswarindra.

Puluhan hari tanpa nahkoda definitif di BUMN yang mengelola KEK strategis. Ini bukan profesionalitas. Ini pembiaran.

Kesimpulan: Jangan Jual Mimpi Jika Rumah Sendiri Berantakan

KINRA dan KEK Sei Mangkei sedang sakit. Sakitnya bukan karena tidak ada uang. Sakitnya karena tidak ada tata kelola.

Sulit meyakinkan investor triliunan rupiah jika pengelola kawasan gagal di hal paling receh: update tahun di website, pasang flowmeter, dan pisahkan humas dari amplop.

Ini bukan soal bisa atau tidak bisa. Ini soal mau atau tidak mau.

Jika BUMN ingin dipercaya, mulailah dari hal dasar. Pasang papan nama. Pasang flowmeter. Update website. Dan hentikan kebiasaan buruk "membeli" pemberitaan.

Karena investor pintar. Mereka tidak lihat ISO. Mereka lihat toilet. Mereka lihat website. Mereka lihat apakah limbahnya dikelola atau dibuang ke sungai.

KEK Sei Mangkei tidak butuh slogan baru. KEK Sei Mangkei butuh beres-beres.

Ruang hak jawab terbuka 3x24 jam sesuai UU Pers No. 40/1999. Konfirmasi telah dilakukan kepada PT KINRA.