Gambar Ilustrasi timbangan di Pabrik Kelapa Sawit
SIMALUNGUN, EKSKLUSIF.CO —
Jam 2 pagi. Gerbang sebuah Pabrik Kelapa Sawit di Simalungun belum juga terbuka. Deretan truk TBS berjajar, mesin menyala, lampu kuning berkedip. Di dalam kabin, para sopir merebahkan badan di kursi. Hari ini hari ke-3 mereka menunggu.
Mereka tidak sedang mengeluh soal hujan. Bukan juga soal solar. Yang mereka bisikkan pelan-pelan, dari satu sopir ke sopir lain, adalah soal angka. Angka di timbangan. Angka "potongan". Dan angka "tarif" yang tak pernah ada di nota.
"Kami udah hafal Pak. Ini bukan cerita baru," kata seorang sopir, sembari menatap ke arah PKS. Ia minta namanya tak ditulis.
KETIKA 1 TON "HILANG" DI ATAS TIMBANGAN
Cerita itu dimulai dari ruang timbang. Tempat paling sakral di sebuah PKS.
Menurut pengakuan sejumlah sopir, ada "kebiasaan" yang aneh. Untuk truk milik perusahaan, berat TBS-nya disebut suka "disusutkan". 500 kilo. Kadang sampai 1 ton per rit.
Tapi anehnya, untuk truk pihak ketiga ceritanya kebalik. Beratnya justru "ditambah".
"Katanya sih ini ibarat sistematis 2 arah. Punya sendiri dikurangi, punya orang ditambah,"
Istilah lain yang muncul: "titipan hasil timbang". Dugaan pengalihan hasil timbang dari truk perusahaan ke truk pihak ketiga yang pegang SP (Surat Pengantar).
Lalu siapa yang menjaga timbangan? Apakah ada CCTV yang merekam 24 jam? Apakah ada audit harian? Dan yang paling penting, apakah timbangan itu sudah diuji tera oleh Metrologi? Sertifikatnya mana?
Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung, sama seperti debu sawit yang beterbangan di halaman pabrik.
5 HARI MENUNGGU, DAN "TARIF" YANG DATANG SENDIRI
Masalah kedua datang bukan dari timbangan, tapi dari antrean.
"Bisa 3 hari, bisa 5 hari Pak. Tidur di luar gerbang," cerita sopir lain. Truk ngantri panjang. Sementara waktu jalan, uang jalan nipis.
Di tengah penantian itulah, "tarif" disebut muncul. Bukan tertulis. Tapi "sudah biasa".
Ada bisik-bisik soal biaya sortasi Rp100.000 - Rp150.000. Biaya timbangan Rp15.000. Biaya "jaga malam" Rp10.000.
Ketika dikonfirmasi, jawaban pihak PKS terpecah.
Ada pimpinan yang bilang: "Itu ulah oknum".
Ada juga yang bilang: "Tidak ada pungutan apapun".
Terkait biaya bongkar, beredar juga informasi adanya peran dari serikat pekerja di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, EKSKLUSIF.CO belum menerima bukti administrasi terkait aliran dana tersebut dari pihak manapun.
Lalu uang itu ke mana? Pertanyaan itu masih menggantung di antara kabin-kabin truk.
"KETEMU AJA, JANGAN VIA CHAT"
EKSKLUSIF.CO mencoba mencari jawaban. 12 poin pertanyaan dikirim melalui WhatsApp kepada 2 pimpinan tertinggi di PKS tersebut. Soal timbangan, soal uji tera, soal pungutan, soal antrean.
Jawabannya datang via WhatsApp. Tapi bukan jawaban.
"Ketemu aja bg, biar jgn ada salah arti klo via chat. Sesuai arahan pak bos," tulis salah satu pimpinan.
Di era keterbukaan informasi, meminta "ketemu" alih-alih menjawab tertulis terasa seperti menghindar dari jejak. Padahal klarifikasi tertulis adalah bentuk pertanggungjawaban paling dasar kepada publik.
DI MANA LETAK "ADIL"-NYA?
Jika benar ada "kebocoran" puluhan ton TBS per hari, maka ini bukan lagi cerita tentang "oknum". Ini cerita tentang sistem. Ini cerita tentang kerugian.
Publik berhak tahu. Mana sertifikat uji tera? Mana data timbang 1 bulan terakhir? Apa komitmen konkret 1 bulan ke depan?
Jangan sampai kata "transparansi" dan "zero tolerance terhadap pungli" hanya jadi stiker di dinding kantor. Sementara di lapangan, pertanyaannya masih sama:
"Bang... hari ini nimbang berapa? Masih dipotong?"
EKSKLUSIF.CO masih menunggu jawaban tertulis.
Pihak terkait dipersilakan memberikan hak jawab melalui redaksi@eksklusif.co
No comments:
Post a Comment